Saran KPK: Urus perizinan di BKPM harusnya cuma di satu ruangan

Kamis, 4 Desember 2014 14:15 Reporter : Saugy Riyandi
Saran KPK: Urus perizinan di BKPM harusnya cuma di satu ruangan gedung BKPM. Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, proses pengurusan dan penerbitan perizinan menjadi salah satu celah untuk melakukan tindakan korupsi.

Memangkas proses perizinan dengan menjadikan badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dinilai sebagai langkah positif mencegah penyimpangan.

"Bagus. Namun, untuk mencegah itu harus transparan ke publik," ujar Deputi Pencegahan KPK Johan Budi SP usai menghadiri diskusi di Ditjen Pajak, Jakarta, Kamis (04/12).

BKPM harus menyampaikan ke publik mengenai proses dan prosedur pengurusan perizinan melalui website. Dengan begitu masyarakat bisa mengakses dengan mudah dan terbuka. "Itu yang harus kita lakukan," kata dia.

Johan menyarankan, dalam penyederhanaan proses perizinan dilakukan dengan one stop service atau pelayanan satu pintu. "Cukup satu ruangan dan dilayani. Itu cukup jelas kok," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) bakal menjadi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang bakal mengeluarkan izin-izin di seluruh kementerian. Pelayanan terpadu tersebut akan mulai diterapkan pada 1 Januari 2015 mendatang.

"Intinya BKPM menjadi PTSP dan kementerian lain yang punya izin-izin itu menitipkan urusan perizinan di BKPM," ujar dia usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (2/12).

Mantan kepala BKF ini menegaskan seluruh proses perizinan termasuk perizinan di kehutanan dan pemberian fasilitas pajak juga menjadi tugas dari BKPM sebagai PTSP nasional. Menurut dia, PTSP nasional baru ada sejak pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

"Belum pernah ada satu pintu di nasional. Kalau di daerah ada. Secara fisik ada di BKPM, dan kemudian yang kedua instansi yang lain mau menyerahkan bagian perizinan di sana," ucapnya. [noe]

Topik berita Terkait:
  1. BKPM
  2. KPK
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini