Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Saran Faisal Basri ke pemerintah untuk turunkan angka kemiskinan

Saran Faisal Basri ke pemerintah untuk turunkan angka kemiskinan Faisal Basri. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi menargetkan penurunan tingkat kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Pada 2019, angka kemiskinan ditargetkan turun pada kisaran tujuh hingga delapan persen.

Menanggapi hal ini, Ekonom dari Universitas Indonesia, Faisal Basri mengatakan, angka kemiskinan meningkat disebabkan instrumen beras. Angka kemiskinan di desa akibat beras mencapai 26,46 persen, sedangkan di kota sebesar 20,11 persen.

"Cara paling ampuh untuk mengentaskan kemiskinan adalah instrumen beras," ujar Faisal dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (16/8).

Faisal mengatakan pemerintah seharusnya mengutakaman peningkatan produksi dan fokus di hulu. Peningkatan produksi, katanya, akan menyelesaikan masalah disparitas harga beras.

"Pemerintah seharusnya meningkatkan mekanisasi untuk menggenjot produktivitas," katanya.

Diketahui, Berdasarkan data Outlook Padi 2016 Kementerian Pertanian, produktivitas padi Indonesia 2010-2014 hanya mencapai 5,7 ton per hektare (Ha), masih di bawah Vietnam yang mencapai 6,67 ton/Ha. Padahal lahan pertanian padi di Vietnam tidak sebesar Indonesia, namun produktivitasnya lebih tinggi.

(mdk/sau)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kejar Target Penurunan Kemiskinan, Wapres Ma'ruf Amin Minta Anggaran Subsidi Dikaji Ulang

Kejar Target Penurunan Kemiskinan, Wapres Ma'ruf Amin Minta Anggaran Subsidi Dikaji Ulang

Angka kemiskinan nasional berdasar data BPS masih 9,36 persen, jauh di atas target pada RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5 – 7,5 persen.

Baca Selengkapnya
Muhadjir Sebut Target Penurunan Kemiskinan Kian Sulit, Capai 7,5%

Muhadjir Sebut Target Penurunan Kemiskinan Kian Sulit, Capai 7,5%

Pemerintah kini berupaya mengejar capaian target angka kemiskinan yang dipatok turun sekitar 6,5 hingga 7,5 persen dari total sekitar 26 juta jiwa di tahun ini.

Baca Selengkapnya
Jokowi Naikkan Tukin Pegawai Kementerian PUPR, Menteri Basuki Tertinggi Kantongi Rp62 Juta per Bulan

Jokowi Naikkan Tukin Pegawai Kementerian PUPR, Menteri Basuki Tertinggi Kantongi Rp62 Juta per Bulan

Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian PUPR

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan

Pemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan

Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.

Baca Selengkapnya
Serahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan

Serahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan

Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.

Baca Selengkapnya
Kunjungan Jokowi ke Daerah Bikin Suara Prabowo-Gibran Naik

Kunjungan Jokowi ke Daerah Bikin Suara Prabowo-Gibran Naik

Bansos yang disalurkan di daerah dengan kemiskinan yang lebih tinggi itu, rupanya terbukti menyumbang persentase suara lebih tinggi pula kepada Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Cara Kementerian PUPR Menyiapkan Pemimpin Masa Depan

Cara Kementerian PUPR Menyiapkan Pemimpin Masa Depan

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya dari Kementerian PUPR meningkatkan kapasitas SDM.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya

Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya

Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.

Baca Selengkapnya
Pasca Pembangunan IKN Nusantara, Rp300 Triliun Aset Pemerintah di Jakarta Dilelang ke Swasta

Pasca Pembangunan IKN Nusantara, Rp300 Triliun Aset Pemerintah di Jakarta Dilelang ke Swasta

Pemerintah pusat akan meninggalkan sejumlah aset barang milik negara (BMN) senilai Rp 1.640 triliun di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya