Saran BPS agar belanja pemerintah bisa entaskan kemiskinan di 2018
Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK berencana menerapkan e-goverment mulai tahun depan. Hal ini agar anggaran yang dimiliki efektif untuk mengentaskan kemiskinan, serta meningkatkan transparansi. Namun, penerapan e-goverment ini masih terkendala koordinasi antar kementerian dan lembaga yang masih mempunyai ego sektoral.
"Koordinasi antar KL itu ditingkatkan. Tidak boleh mikir sektoral. Kalau kita ingin mengentaskan kemiskinan, pendekatan harus terintegrasi karena ini multidimensional. Tidak bisa disentuh dari pendidikan dan kesehatan saja, tetapi dari seluruh kementerian," ujar Kepala BPS Suhariyanto di kantornya, Jakarta, Selasa (7/11).
Selain e-goverment, pemerintah juga akan menerapkan e-procurement. Di mana, proses lelang nantinya tidak akan ada pertemuan antara pelaksana dan peserta lelang, sehingga tidak ada tindakan tidak profesional dari para pegawai pemerintah.
"Kita bisa efisiensi banyak banget dan transparansi terjaga. Itu kita lakukan di APBN 2018," jelasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaKunjungan Jokowi ke Daerah Bikin Suara Prabowo-Gibran Naik
Bansos yang disalurkan di daerah dengan kemiskinan yang lebih tinggi itu, rupanya terbukti menyumbang persentase suara lebih tinggi pula kepada Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaMedia Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaKPU Targetkan Rekapitulasi Suara Luar Negeri Selesai Besok
Proses rekapitulasi hasil perolehan suara dari luar negeri telah mencapai 90 persen hingga Minggu sore.
Baca SelengkapnyaPejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono
Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.
Baca SelengkapnyaIstana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024
Istana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya
Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca Selengkapnya