Merdeka.com - Deputi Technology and Sustainability Development Special Advisor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rachmat Kaimuddin mengatakan, pemerintah belum mengatur sanksi jika terjadi pelanggaran dalam skema jual-beli minyak goreng curah pakai PeduliLindungi. Saat ini, pihaknya masih fokus lebih dulu pada penyaluran kepada masyarakat.

"Saat ini tiap manusia punya hak membeli, jika nantinya hak dipinjamkan ke orang lain hari itu, itu bukan sesuai yang mau kita regulate sekarang," kata dia dalam Konferensi Pers, Selasa (28/6).

Untuk diketahui, konsumen bisa membeli minyak goreng curah maksimal 10 kilogram sehari dengan satu kali scan PeduliLindungi atau menunjukkan KTP. Skema ini dikhawatirkan beberapa pihak muncul adanya pemborong dengan meminjam data diri orang lain.

"Jadi kita saat ini buka dulu, kalau over regualted malah menyulitkan, nanti kita liat behaviornya, kalau ada satu toko kebutuhannya luar biasa besar, nanti kita mampir kesana (bersama satgas pangan), bener gak sih langganannya adalah pengushaa UMK (usaha mikro dan kecil) dan lain-lain," terangnya.

Ini sejalan dengan niatan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang akan melakukan evaluasi pasca dilaksanakannya kebijakan ini. Itu akan melibatkan sejumlah pihak terkait.

Pada dasarnya, mantan Dirut Bukalapak ini juga mengungkap jual-beli dengan skema PeduliLindungi ini untuk tujuan mendata sasaran minyak goreng curah. Dia mengaku, sistem ini yang sementara waktu sudah terintegrasi dengan data kependudukan yang dimiliki pemerintah.

"Hari ini kita kalau misal ada yang mau gotong royong membeli minyak goreng, kita prasangka baik dulu, sampai ada outlayer, misal toko tadi habis barangnya, kita nanti lebih targeted untuk evaluasinya," tambah dia.

Rachmat menerangkan penetapan kuota pembelian 10 kilogram per orang per hari untuk mengakomodir pelaku usaha. Misalnya, pedagang gorengan, pedagang wateg, hingga pelaku usaha yang membutuhkan banyak minyak goreng.

"Saat ini kita potuskan pakai 10 kilogram untuk cover kebutuhan UMK, rumah tangga normalnya mungkin tak sebesar itu," ujarnya.

Kendati begitu, dia tak menutup kemungkinan kedepannya akan ada aturan baru mengenai sasaran kuota tersebut. Namun, dia ingin memastikan lebih dulu minyak goreng curah ini bisa sampai ke masyarakat.

"Ke depannya akan kita kihat apakah bisa kita bedakan antara UMK dan masyarakat biasa, nanti kita buar dir-nya (aturannya). Mungkin berubah, kita tak ingin mempersulit, kita ingin minyak goreng curah rakyat bisa mengalir sesuai yang dibutuhkan dulu," ungkapnya.

Reporter: Arief Rahman H.

Sumber: Liputan6.com