Sandiaga Uno: Tak Semua Destinasi Wisata Alami Kenaikan Tarif
Merdeka.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno memastikan tidak semua destinasi pariwisata nantinya mengalami kenaikan tarif. Kebijakan kenaikan tarif diambil pemerintah demi menjaga aspek kualitas dan keberlanjutannya.
Hal itu berkaca pada rencana kenaikan tarif Candi Borobudur dan Taman Nasional Komodo yang dilakukan untuk membatasi pengunjung demi mendukung konservasi destinasi tersebut.
"Tapi harapannya tentu bukan berarti semua akan dinaikkan tarifnya, tapi justru harus ada kajian pembatasannya seperti apa dan bagaimana kita juga bisa memberikan layanan yang lebih baik kepada para wisatawan," katanya dalam Weekely Press Briefing yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin (15/8)
Sandiaga mengakui saat ini pemerintah tengah mengedepankan pariwisata berbasis kualitas dan berkelanjutan (quality and sustainability).
"Artinya, semua destinasi wisata harus memiliki kedua aspek tersebut," imbuhnya.
Menurut Sandiaga, aspek kualitas dan keberlanjutan destinasi wisata menjadi fokus utama pemerintah demi mendukung konservasi dan ekonomi di sektor pariwisata.
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu pun mengajak seluruh pengelola destinasi wisata untuk bisa mendukung pariwisata berbasis kualitas dan keberlanjutan.
"Bagaimana agar kita bisa mengembangkan ke depannya sehingga upaya konservasi dan peningkatan ekonomi ini bisa berjalan secara beriringan," katanya.
Tarif Candi Borobudur
Sebelumnya, pada Juni lalu, pemerintah sempat mengumumkan kenaikan tarif masuk Candi Borobudur sebesar Rp750.000 bagi WNI dan USD 100 bagi turis asing untuk membatasi jumlah wisatawan yang masuk hanya sebanyak 1.200 orang per hari.
Rencana tersebut diprotes banyak pihak hingga akhirnya dibatalkan.
Sebulan kemudian, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengumumkan akan memberlakukan harga tiket masuk Taman Nasional (TN) Komodo sebesar Rp3,75 juta. Rencana tersebut pun sempat membuat gaduh karena pelaku wisata di Labuan Bajo melakukan aksi mogok sebagai bentuk protes atas kebijakan tersebut.
Hingga akhirnya, pekan lalu Pemprov NTT menunda kenaikan tarif hingga 2023.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tarif PPN Bakal Naik 12 Persen di 2025, Sandiaga Uno: Tak Berdampak ke Sektor Pariwisata
Pemerintah akan mendengarkan berbagai masukan yang ada dari para pengusaha saat kenaikan tarif mulai diterapkan.
Baca SelengkapnyaDestinasi Pariwisata Kaltim Berkembang Pesat, Jelajahi Keindahannya Sekarang
Kaltim memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor pariwisata, baik alam, budaya, maupun sumber daya alam.
Baca SelengkapnyaSederet Upaya Pemerintah Ciptakan Pariwisata Berkualitas di Indonesia
Quality tourism akan mengubah norma, standar, serta menjalankan praktik-praktik sesuai norma dan standar baru.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
15 Wisata Sumedang Populer dan Tak Boleh Dilewatkan, Pesonanya Manjakan Mata
Mulai dari wisata alam, budaya, hingga religi, Sumedang menawarkan berbagai pilihan destinasi yang bisa Anda kunjungi bersama keluarga, teman, atau pasangan.
Baca SelengkapnyaRektor Unud: Pungutan Wisman Harus Tingkatkan Kualitas Pariwisata Bali
Babak baru pariwisata Bali akan dimulai pada 14 Februari 2024 nanti dengan penerapan pungutan bagi wisatawan asing yang masuk Bali.
Baca SelengkapnyaBerpartisipasi Promosikan Indonesia, Tolak Angin Sido Muncul Kembali Luncurkan Iklan Pariwisata di Kota Manado
Sido Muncul berkomitmen untuk memperkenalkan Indonesia ke mata dunia.
Baca Selengkapnya14 Wisata Malaysia Terpopuler 2024, Jelajahi dan Rasakan Keseruannya
Destinasi wisata yang disuguhkan oleh negara Malaysia tak perlu diragukan lagi keindahannya.
Baca SelengkapnyaTernyata Butuh Waktu 15 Tahun Bikin 5 Destinasi Wisata Setara Bali
Dengan adanya 5 destinasi wisata tersebut, baik wisatawan domestik maupun mancanegara tidak lagi terfokus ke Bali sebagai tempat berlibur.
Baca SelengkapnyaTernyata, Ini Penyebab Utama yang Buat Harga Tiket Pesawat Mahal di Indonesia
Menurut Sandiaga, untuk menurunkan harga tiket pesawat, dibutuhkan tambahan 700 pesawat.
Baca Selengkapnya