Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat kerja bersama komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, guna membahas mengenai rancangan undang undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dalam rapat tersebut, DPR meminta Kementerian Keuangan menjelaskan mengenai landasan revisi undang-undang PNBP tahun 1997. Dengan demikian, pembahasan mengenai aturan tersebut dijanjikan akan lebih fokus dan efisien sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.

"Ada beberapa hal yang khususnya mengenai RUU PNBP. Jadi ada beberapa hal yang perlu untuk diklarifikasikan mengenai perjalanan dari proses legislasi ini sendiri," ujar Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/11).

Dia menjelaskan, ada tiga kelompok PNBP yang harus dipahami. Sebab selama ini ketiga bagian tersebut sering dianggap menjadi satu kesatuan.

Pertama, PNBP yang berasal dari sumber daya alam (SDA). Menurutnya, PNBP dari sektor ini umumnya tergantung dari naik turunnya harga suatu komoditas.

"Seperti royalti migas, bahan-bahan mineral yang dimiliki oleh negara, mereka menyumbangkan itu. Naik turunnya PNBP sangat tergantung harga komoditas," jelasnya.

Kedua, PNBP yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, contohnya deviden. "Seperti dividen yang kita peroleh atau berbagai barang milik negara yang kemudian menghasilkan income, itu adalah PNBP."

Ketiga adalah PNBP yang berdasarkan jasa atau services yang diberikan kepada masyarakat dan ini dilakukan oleh kementerian atau lembaga (K/L) dan badan layanan umum (BLU).

"Pembahasannya lebih fokus masing masing dan kemudian juga jauh lebih efisien. Dan yang saya senang, DPR bersedia untuk membahasnya secara lebih efisien dan sesuai komitmen kita agar legislasi bisa terselesaikan," tandasnya.