Merdeka.com - Pemerintah resmi memberikan insentif atau subsidi kendaraan listrik yang berlaku mulai 20 Maret 2023. Kebijakan ini diambil untuk mendorong percepatan penjualan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Indonesia.

Sayangnya, program ini dinilai lebih banyak menguntungkan kalangan produsen kendaraan listrik ketimbang masyarakat. Bahkan, secara tidak langsung, program ini menjadi cara pemerintah untuk menjaga investasi kendaraan listrik di Indonesia dan mencoba menarik investor baru.

“Pemerintah tampaknya mengupayakan win-win solution (penyelesaian yang menguntungkan dan memuaskan semua pihak),” kata Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno di Jakarta, Minggu, (28/5).

Djoko menilai, jika penggunaan kendaraan listrik bertujuan untuk mengurangi dampak perubahan iklim, sebaiknya pemberian insentif lebih tepat diberikan pada perusahaan angkutan umum. Akan ada banyak rentetan masalah yang bisa diselesaikan dan tujuan menjaga lingkungan bisa tercapai juga.

“Di samping akan mendorong pengembangan industri kendaraan listrik, juga dapat memperbaiki pelayanan angkutan umum dengan sarana transportasi yang lebih ramah lingkungan sekaligus mengurangi kemacetan,” kata dia.

Ada banyak keuntungan yang didapat seandainya bantuan untuk mendorong pengembangan industri kendaraan listrik diberikan kepada angkutan umum. Pertama, mendorong pengembangan industri kendaraan listrik. Kedua memperbaiki pelayanan angkutan umum dengan sarana transportasi yang lebih ramah lingkungan yang sekaligus menekan emisi udara.

Ketiga mereduksi kemacetan karena kendaraan transportasi yang disediakan memberikan kenyamanan. Keempat, bisa menurunkan angka kecelakaan dan angka inflasi di daerah.

Apalagi kata Djoko, Pemerintah akan mengoperasikan bus-bus listrik di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Penggunaan bus listrik ini nantinya akan menghubungkan transportasi umum ke Balikpapan, Kalimantan Timur.

"Apalagi porsi angkutan umum di IKN tinggi. Mobil-mobil listrik pun dapat digunakan pejabat di IKN. Biasanya ketika ada percontohan yang sukses, daerah lain bisa mengikuti," kata dia.