Merdeka.com - Ekonom Senior Faisal Basri menilai Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) memberikan keringanan bagi pengusaha batubara nasional untuk memperbesar pemasukan uang untuk kantong perusahaan.

Seperti pada Pasal 169B, di mana pemegang Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B) diberi kelonggaran permohonan kontrak dari sebelumnya 2 tahun (paling cepat) dan 6 bulan (paling lambat) menjadi 5 tahun (paling cepat) dan 1 tahun (paling lambat).

Dia menilai, aturan tersebut memberi keleluasaan kepada 6 perusahaan tambang pemegang KK yang menguasai hampir 70 persen produksi batubara dalam negeri. Adapun kontrak karya ke enam perusahaan tersebut salah satunya ada yang akan berakhir di 2025.

"Jadi mereka tampaknya mengantisipasi pergantian rezim, mereka sudah investasi di rezim sekarang. Tadi kan ada yang (masa kontraknya habis) 2025 ya, mereka ingin diperpanjangnya di periode sekarang," ujar dia dalam sesi teleconference bersama INDEF, Rabu (15/4).

Menurut Faisal, pasal karet dalam RUU Minerba ini justru akan semakin mempermudah 6 perusahaan tambang tersebut untuk mengeruk pundi-pundi uangnya dari kekayaan alam Indonesia. Mereka yang dekat dengan kekuasaan disebutnya akan semakin mudah merogoh miliaran dolar dari ekspor batu bara yang jadi penyetor devisa terbesar negara.

"Oleh karena itulah tidak heran kalau perusahaan terbesar batu bara kian hari kian mencengkeram politik di Indonesia. Mereka yang menentukan siapa yang presiden, siapa yang gubernur, siapa yang bupati/walikota, sehingga demokrasi di Indonesia jalan, tapi sebetulnya pengendalinya adalah para taipan-taipan batu bara ini," cibirnya.

Penanganan Virus Corona

Faisal menilai seharusnya pembahasan revisi UU Minerba dan Omnibus Law bisa ditunda hingga masa wabah Covid-19 berakhir. Sebab dia melihat satu-satunya kedaruratan pembahasan ini karena ada 6 kontrak karya akan segera berakhir.

Dalam UU Minerba yang saat ini berlaku kata Faisal, jika perusahaan telah habis kontrak maka prosesnya dikembalikan ke pemerintah. Selanjutnya pemerintah akan melelang proyek tersebut. Perusahaan yang sama pun diperbolehkan untuk ikut mengikuti lelang tersebut,

Bila dimenangkan oleh perusahaan yang sama sebaiknya dibuka beberapa kesepakatan baru. Jika diperlukan pemerintah dapat mengajukan kesepakatan agar perusahaan yang kembali mendapatkan proyeknya menyisihkan keuntungan sebesar 10 persen untuk penanganan dampak wabah virus corona. Sehingga pemerintah tidak perlu melakukan global bond senilai USD 4 miliar.

"Kalau perlu sisihkan untuk pendanaan covid sehingga tidak perlu berutang. Bukan mereka yang memanfaatkan Covid-19 untuk memperkuat cengkraman mereka atas negeri ini," tandasnya

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com