Merdeka.com - Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengatakan, pihaknya sedang mendorong secepatnya pada Rancangan Undang-undang (RUU) minyak dan gas (Migas) yang akan disahkan menjadi undang-undang.

"Ya betul sekali kalau kita lihat apa yang terjadi maka secepatnya akan kita dorong UU migas karena emang UU yang lalu kan sudah, beberapa pasalnya dibatalkan oleh MK (Mahkamah konstitusi)," kata Sugeng di Jakarta, Rabu (23/11).

Dia memastikan dalam waktu sedekat-dekatnya RUU Migas akan segera rampung kalau UU energi baru terbarukan (EBT) sudah masuk. "Kebetulan RUU EBT yang penting dalam transisi energi itu DIM dari pemerintah belum keluar silahkan tanya ke pemerintah," terang dia.

Sugeng memastikan UU Migas akan rampung pada tahun 2023. "Pokoknya akan segera masuk karena naskah akademiknya sudah kita siapkan kok, 2023 say akira tuntas, saya pastikan 2023 tuntas UUD Migas, saya kira itu," tutur Sugeng.

Sebagai informasi, Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan mengatakan perkembangan industri minyak dan gas (migas) di Indonesia sekarang masih tersendat-sendat akibat ketidakpastian yang sangat tinggi. Ketidakpastian dipicu belum juga disahkannya Revisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Hulu Minyak dan Gas (Migas).

"Buat saya, dengan terlambatnya revisi UU Migas menyebabkan ketidakpastian hukum. Ini tidak bisa dijalankan dengan optimal," kata Mamit dalam FGD SKK Migas di Hotel Holiday Inn Pasteur, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (4/10).

Akibatnya para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menjadi ragu-ragu untuk investasi mengembangkan sektor migas. Utamanya para investor yang melihat ketidakpastian hukum di Indonesia.