RUU KUP Diklaim Bakal Tekan Praktik Nakal Penghindaran Pajak

Senin, 5 Juli 2021 11:48 Reporter : Dwi Aditya Putra
RUU KUP Diklaim Bakal Tekan Praktik Nakal Penghindaran Pajak ilustrasi pajak. ©Istimewa

Merdeka.com - Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Salah satu diusulkan masuk di dalam RUU KUP ini adalah asistensi penagihan pajak global.

Direktur Jenderal Perpajakan Kementerian Keuangan, Suryo Utomo menyampaikan, di dalam UU KUP saat ini belum mengatur terkait penagihan pajak global. Dengan masuknya kluster pajak ini, maka pemerintah bisa menagih pajak di otoritas negara lain. Sebaliknya negara lain juga bisa menagih pajak di Indonesia pada saat wajib pajak yang ada di Indonesia bertempat tinggal di negara lain.

"Secara KUP pada saat ini memang belum ada klausul yang boleh kita melakukan karena keterbatasan itulah," kata dia dalam rapat panja bersama DPR mengenai RUU KUP, Senin (5/7).

Dia mengatakan, selama ini pemerintah sudah berupaya mengusulkan bantuan penagihan atas permintaan otoritas lain yang sudah bekerja sama dengan Ditjen Pajak Indonesia. Sebaliknya pemerintah juga bisa meminta bantuan kepada otoritas negara lain untuk melakukan bantuan untuk Indonesia.

"Jadi inilah yang kita coba rumuskan di dalam Undang-Undang (UU) KUP karena untuk bantuan penagihan ini sifatnya kita juga mengimplementasikan UU penagihan pajak dengan surat paksa," kata dia.

2 dari 2 halaman

Selanjutnya

ruu kup diklaim bakal tekan praktik nakal penghindaran pajak

Sehingga terdapat dua UU yang coba direalisasikan di dalam RUU KUP pada saat pemerintah sudah sepakat dengan beberapa negara mitra untuk saling melakukan penagihan melalui Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan Mutual Administrative Aassistance Convention in Tax Matter (MAC).

"Jadi ada 46 negara yang sudah setuju saling membantu untuk MAC dan juga ada 13 P3B pada waktu kita menandatangani ada klausula penagihan secara aktif oleh masing masing pihak yang bersepakat. Jadi kalau kita bisa melakukan negara lain juga bisa melakukan aktivitas itu bisa dijalankan," tandasnya.

Baca juga:
KPK Perpanjang Penahanan Angin Prayitno Aji dalam Kasus Pajak
Mal Tutup Selama PPKM Darurat, Pengusaha Mengeluh Tetap Ditagih Pajak
Vaksinasi dan Reformasi Pajak, Jurus Sri Mulyani Lawan Pandemi Covid-19
Harga Unggas Bisa Meroket Jika Pakan Ternak Dikenakan PPN
Faisal Basri: Penolakan Rakyat Soal Kenaikan Pajak akan Tinggi
Pemerintah Kaji Skema PPN Multi Tarif, Berikut Rinciannya
Buron 6 Bulan, 3 Tersangka Kasus Pajak Ditahan Kejari Tabanan Bali

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Pajak
  3. Ekonomi Indonesia
  4. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini