Merdeka.com - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bumi Resources Tbk, anak usaha Bakrie and Brothers Tbk, yang digelar siang ini mundur dari jadwal yang ditetapkan. Sontak, sejumlah pemegang saham minoritas protes dan menuangkan kekesalan kepada panitia pelaksana.

Salah satu pemegang saham, Herman Iskandar, jengkel karena pihak manajemen BUMI tidak memberikan kepastian kapan RUPS akan dimulai. Dia lantas berbicara dengan nada tinggi di hadapan panitia.

"Kasih kepastian dong. Kita punya uang habis di sini, kita nggak tahu uang kita di mana. Kita dianggap orang bodoh kali ya," ujar Herman di lokasi RUPS di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (20/12).

Herman mengatakan, manajemen BUMI telah memperdayai para pemegang saham seperti dirinya. Dia merasa diperlakukan seperti pengemis saat menghadiri RUPS ini.

"Dia butuh uang, jual-jual saham. Uang orang diambil. Kita kayak ngemis di sini, kalau diam saja, mereka makin jadi," kata Herman emosional di depan orang-orang yang hadir.

Kekesalan juga diungkapkan oleh pemegang saham lain, Kurnia. Menurut dia, BUMI sudah terlalu sering membuat agenda RUPS yang tidak pernah ada kepastian.

"Sering banget kayak gini. Sudah berkal-kali, kita kan ada kerjaan lain lagi. Itu undangan jam 13.00 (WIB), kita sudah tunggu lama," ungkapnya.

RUPS yang dijadwalkan dimulai pukul 13.00 WIB hingga saat ini belum juga dimulai. Ini karena jumlah pemegang saham yang hadir baru 17 persen.

Padahal untuk mencapai kuorum, dibutuhkan kehadiran pemegang saham mencapai 50 persen lebih 1. Pihak manajemen BUMI pun belum juga tampak.

RUPS ini memiliki tiga agenda, yaitu persetujuan untuk pengalihan saham-saham milik perseroan di dalam PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Bumi Resources Minerals Tbk sebagai bagian dari penyelesaian pelunasan utan Perseroan kepada CIV dan pembelian sahan-sahan milik PT Kutai Timur Sejahtera di KPC oleh perseroan atau anak perusahaan perseroan, yang ada dilaksanakan sesuai Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.E.2

Agenda kedua adalah persetujuan untuk menjaminkan atau mengagunkan dan mengalihkan sebagian besar harta kekayaan perseroan, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 UU Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sedangkan agenda ketiga adalah perubahan struktur modal saham perseroan dan perubahan serta penegasan seluruh Anggaran Dasar Perseroan.