Merdeka.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjawab sekaligus membantah tudingan Rizal Ramli yang menyebut Menkeu Sri Mulyani meminta Bank Dunia dan Dana Moneter Dunia (IMF) untuk menangani utang Indonesia.

Rizal Ramli pada Sabtu (17/4) menyebut Sri Mulyani sebagai Sales Promotion Girl (SPG) kedua lembaga tersebut karena meminta bantuan untuk mengelola beban utang RI.

"Jangan terjebak heboh membahas hal yang salah. Menkeu Sri Mulyani tidak meminta IMF-Bank Dunia menangani utang Indonesia. Itu interpretasi dan kesimpulan yang keliru," ungkap Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Kementerian Keuangan, Rahayu Puspasari, dalam keterangannya seperti dikutip pada Senin (19/4).

Dia pun menjelaskan konteks pernyataan Sri Mulyani terkait IMF dan Bank Dunia, yang dinilai banyak dipelintir publik.

Diungkapkannya, Sri Mulyani hadir di rangkaian acara World Bank Spring Meeting 2021 pada Jumat (9/4/2021), yang fokus pada topik "Pembangunan internasional, pembiayaan, pemulihan ekonomi, vaksin, dan perubahan iklim." Dalam acara itu, Sri Mulyani mewakili negara konstituensi South East Asian Voting Group (SEAVG) menyampaikan agar Bank Dunia dan IMF memberikan dukungan kepada negara-negara di dunia, khususnya negara-negara miskin (low income countries).

Dukungan ini, katanya, berupa meningkatkan akses terhadap vaksin, mengelola beban pembiayaan, serta menerapkan strategi pemulihan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.

"Menkeu Sri Mulyani menyampaikan bahwa upaya penanganan Covid-19, seperti program vaksinasi dan dukungan kebijakan, telah menopang prospek pertumbuhan ekonomi global yang semakin membaik, namun terdapat tantangan yaitu tidak meratanya pemulihan global," tutur Puspa.

Sejumlah negara diproyeksikan akan dapat tumbuh cukup tinggi pada 2021 termasuk Indonesia, namun negara-negara yang terpukul lebih keras memiliki proyeksi pertumbuhan yang jauh lebih rendah.

Menurut Puspa, Indonesia sendiri berhasil menjaga defisit anggaran relatif rendah dan memiliki daya tahan yang baik jika dibandingkan negara-negara lainya.

Padahal pada 2020, pandemi Covid-19 tidak pandang bulu menghantam ekonomi global, termasuk negara-negara G-20 dan ASEAN. Low income countries menghadapi tantangan yang paling besar.

Oleh karena itu, negara-negara kreditur memberikan fasilitas penundaan pembayaran kewajiban utang dalam program Debt Service Suspension Initiative (DSSI) hingga akhir 2021.

Dukungan Bank Dunia dan IMF

Selain itu, menurut Puspa, implementasi Common Framework for Debt Treatment beyond the DSSI memungkinkan 73 negara miskin tersebut mendapatkan keringanan pembayaran kewajiban utang secara case-by-case basis.

Pelaksanaan DSSI dan Common Framework bagi negara-negara miskin tersebut diinisiasi oleh G20 dan mendapatkan dukungan dari stakeholder.

Dalam pelaksanaan DSSI dan Common Framework ini, Bank Dunia dan IMF memberikan dukungan teknis dan analisis debt sustainability.

Pada 2020, realisasi DSSI bagi low income countries tersebut mencapai USD 5,7 miliar, dan pada semester pertama 2021 diperkirakan akan mencapai USD 7,3 miliar.

"Indonesia mendukung pelaksanaan DSSI & Common Framework serta peran Bank Dunia-IMF dalam membantu negara-negara miskin dapat fasilitas pembiayaan vaksin, meningkatkan tata kelola pembiayaan, serta menerapkan strategi pemulihan ekonomi yg kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif," tutur Puspa.

Menurutnya, untuk memenuhi kebutuhan mengatasi pandemi dan ekonomi yang tertekan, banyak negara menambah utangnya sehingga rasio utang terhadap GDP-nya meningkat sangat tajam. Dibanding negara-negara tersebut, Indonesia dapat menekan dan mengelola utangnya dengan baik.

"Pemerintah Indonesia sendiri mengupayakan kemandirian pembiayaan dengan semakin memperbesar porsi Surat Berharga Negara Domestik. Pendalaman pasar keuangan domestik akan terus dilakukan untuk mendukung kemandirian pembiayaan ini," ungkap Puspa.

Reporter: Andina Librianty

sumber: Liputan6.com