Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, menteri yang kedatangannya tak diharapkan DPR. Kehadirannya tak lagi diinginkan sejak 2015, terlebih lagi oleh komisi VI sebagai mitra kerja Kementerian BUMN.

Rini dicekal DPR sehingga dilarang untuk mengunjungi gedung Parlemen. Lantas apa yang menyebabkan Rini dilarang ke DPR? Berikut ulasannya:

Dinilai Lakukan Pelanggaran Undang-Undang

Rini Soemarno merupakan satu-satunya menteri yang diboikot Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemboikotan itu bukan tanpa alasan, Rini telah melakukan pelanggaran Undang-Undang terkait perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT). Kontrak JICT kepada Hutchison Port Holdings diperpanjang PT Pelindo II pada Agustus 2014.

Keputusan Rini dinilai telah melanggar UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dia mengabaikan otoritas pemerintah, yaitu Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan, sebagai regulator di pelabuhan. Jonan menolak perpanjangan konsesi yang dipegang anak perusahaan Pelindo II, JICT, kepada perusahaan asal Hong Kong, Hutchison Port Holdings (HPH).

Dilarang Hadir Raker

DPR memutuskan untuk melarang Menteri BUMN Rini Soemarno menghadiri rapat kerja di Parlemen, termasuk dengan komisi VI sebagai mitra kerja. Pelarangan diputuskan oleh Fadli Zon yang kala itu menjabat Plt Ketua DPR sebagai turunan dari rekomendasi yang diserahkan oleh Pansus.

Menteri Rini dilarang ke DPR sejak Pansus Angket Pelindo II menyerahkan hasil rekomendasinya ke Paripurna DPR pada 23 Desember 2015. Hingga saat ini larangan tersebut belum juga dicabut. Sehingga sudah hampir 5 tahun Rini tak pernah menginjakkan kaki ke DPR.

Minta Diberhentikan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pernah beramai-ramai meminta Presiden Jokowi memberhentikan Menteri BUMN Rini Soemarno. Hal ini menyusul dengan pelanggaran yang dilakukan Rini terkait perpanjangan kontrak JICT.

Dalam rapat paripurna kala itu, DPR menyetujui rekomendasi panitia khusus (pansus) angket tahap kedua tentang Pelindo II. Salah satu poin terkait permintaan kepada Presiden Jokowi untuk memecat Menteri Rini.

"Pansus tetap pada sikap politik yang sama, yaitu merekomendasikan kepada Presiden untuk mengambil sikap kepada Menteri BUMN. Pansus mendukung Presiden untuk berani menggunakan hak prerogatifnya sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara terhadap Menteri BUMN," kata Ketua Pansus Angket yang kala itu dijabat Rieke Diah Pitaloka.

Tanggapan Menteri Rini

Menteri BUMN Rini Soemarno menerima keputusan DPR yang telah melarangnya menginjakkan kaki ke Parlemen. Meski begitu, Rini mengaku hubungan komunikasi antara deputi-deputi Kementerian BUMN dan juga para direksi BUMN dengan Komisi VI berjalan dengan lancar.

Oleh karena itu, dia berharap bisa menjalin komunikasi dan kerjasama yang lebih baik dengan Komisi VI.

"Semoga kita bisa saling memaafkan. BUMN kan mitra DPR. Harapannya, komunikasi tetap baik," kata Rini saat open house Idul Fitri, Minggu, 25 Juni 2017, di kediamannya.