Revisi UU Cipta Kerja Berpotensi Ganggu Investasi Asing Masuk RI

Kamis, 25 November 2021 15:47 Reporter : Anisyah Al Faqir
Revisi UU Cipta Kerja Berpotensi Ganggu Investasi Asing Masuk RI investasi. shutterstock

Merdeka.com - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Pemerintah diminta untuk merevisi undang-undang tersebut dalam waktu 2 tahun.

Menanggapi itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai revisi UU Cipta Kerja berpotensi mengganggu iklim investasi di Indonesia. Bahkan bisa memengaruhi realisasi penanaman modal asing (PMA) pemerintah.

Menurutnya, revisi UU Cipta Kerja akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kepastian dunia usaha. Apalagi sebelumnya beberapa pelaku usaha ragu untuk ekspansi menunggu keputusan.

Beberapa di antaranya terkait standar pengupahan hingga terkait izin berbasis risiko. Menurut Bhima, bila putusan MK meminta Pemerintah dan DPR merevisi, artinya aturan turunan juga harus dilakukan revisi.

"Jika payung hukum nya saja harus direvisi maka aturan turunannya juga perlu diubah," kata Bhima.

Akibatnya, iklim investasi akan terganggu. Selain itu membuat status Indonesia sebagai negara dengan the most uncertainty policy atau ketidakpastian kebijakan yang tinggi.

"Ini akan menunda investasi," kata Bhima saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Kamis (25/11).

Dia menambahkan, setiap ada peraturan yang berubah akan berdampak pada penambah cost of doing business di Indonesia. Sehingga pengusaha pasti berhitung ulang terhadap seluruh rencana ekspansi pada tahun 2022 mendatang. [azz]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini