Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Respons Susi Pudjiastuti Saat Pagu Anggaran KKP 2020 Rp6,4 T Dinilai Terlalu Mini

Respons Susi Pudjiastuti Saat Pagu Anggaran KKP 2020 Rp6,4 T Dinilai Terlalu Mini Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. ©Liputan6.com/Herman Zakharia

Merdeka.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajukan pagu indikatif untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp6,472 triliun. Namun, Komisi IV DPR RI menganggap usulan kementerian yang dipimpin Susi Pudjiastuti itu masih terlalu kecil lantaran KKP hanya mendapat jatah tak lebih dari 1 persen dari alokasi awal kepada 87 Kementerian/Lembaga di 2020 yang sebesar Rp853,983 triliun.

"Sementara, alokasi anggaran pagu indikatif KKP sebesar Rp6,472 triliun. Ini tidak lebih dari 1 persen alokasi RAPBN tahun 2020. Jadi ini harus diperjuangkan terus agar ditingkatkan," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi.

Saat dimintai tanggapan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjawab pihaknya masih akan berfokus pada pagu indikatif awal. "Kita kelola dulu yang ada dengan baik," ungkapnya seusai rapat dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (18/6).

Dia pun belum mau banyak berbicara bila seandainya anggaran tahun depan benar-benar akan naik saat diketok palu. "Kita lihat saja," sambung Menteri Susi.

Adapun pagu indikatif KKP sebesar Rp6,473 triliun itu akan dipakai demi menunjang target indikator kerja KKP pada 2020. Antara lain, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan sebesar 7,9 persen.

KKP juga menargetkan perikanan tangkap sebesar 7,99 juta ton, perikanan budidaya 7,45 juga ton, rumput laut 10,99 juta ton, garam nasional 3 juta ton, dan total produksi perikanan 26,43 juta ton.

Senada, Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan akhir terkait pagu anggaran final untuk 2020. Dia membuka dua kemungkinan bila hal tersebut benar terjadi.

"Kita ngikutin. Ada dua kemungkinan. Kalau kapasitas fiskal cukup, ada inisiatif di pemerintah. Sebaliknya, seperti lazimnya, setiap rapat kerja komisi bersama kementerian/lembaga, mitra, itu aspirasi mereka mengusulkan kenaikan ya biasanya pemerintah, kementerian akan menunggu," tuturnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun

Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun

Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya
Ketua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada

Ketua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada

Pemerintah masih punya cukup anggaran sisa dari tahun sebelumnya untuk membiayai negara, di luar harus mendongkrak PPN.

Baca Selengkapnya
KPK Ancang-Ancang Lawan Praperadilan Mantan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Ancang-Ancang Lawan Praperadilan Mantan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Gus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Uang Lauk Pauk Prajurit TNI Sudah Naik per 1 Januari 2024, Segini Besarannya

Uang Lauk Pauk Prajurit TNI Sudah Naik per 1 Januari 2024, Segini Besarannya

Kepastian kenaikan tunjangan uang lauk pauk prajurit itu disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Ingin  Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN

Komisi III DPR Ingin Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN

Korupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun

Baca Selengkapnya
Polisi: Santri asal Tebo Dianiaya Karena Menagih Utang Rp10 Ribu

Polisi: Santri asal Tebo Dianiaya Karena Menagih Utang Rp10 Ribu

Andri menjelaskan saat ini kedua pelaku ditahan di Polres Tebo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Baca Selengkapnya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Ini Biang Kerok Buat Anggaran Perlindungan Sosial Membengkak Setiap Tahun

Ternyata, Ini Biang Kerok Buat Anggaran Perlindungan Sosial Membengkak Setiap Tahun

kenaikan anggaran perlinsos tahun ini utamanya disumbang lebih besar oleh kenaikan anggaran subsidi energi dan pergerakan nilai tukar Rupiah.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.

Baca Selengkapnya