Respons Susi Pudjiastuti Saat Pagu Anggaran KKP 2020 Rp6,4 T Dinilai Terlalu Mini
Merdeka.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajukan pagu indikatif untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp6,472 triliun. Namun, Komisi IV DPR RI menganggap usulan kementerian yang dipimpin Susi Pudjiastuti itu masih terlalu kecil lantaran KKP hanya mendapat jatah tak lebih dari 1 persen dari alokasi awal kepada 87 Kementerian/Lembaga di 2020 yang sebesar Rp853,983 triliun.
"Sementara, alokasi anggaran pagu indikatif KKP sebesar Rp6,472 triliun. Ini tidak lebih dari 1 persen alokasi RAPBN tahun 2020. Jadi ini harus diperjuangkan terus agar ditingkatkan," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi.
Saat dimintai tanggapan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjawab pihaknya masih akan berfokus pada pagu indikatif awal. "Kita kelola dulu yang ada dengan baik," ungkapnya seusai rapat dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (18/6).
Dia pun belum mau banyak berbicara bila seandainya anggaran tahun depan benar-benar akan naik saat diketok palu. "Kita lihat saja," sambung Menteri Susi.
Adapun pagu indikatif KKP sebesar Rp6,473 triliun itu akan dipakai demi menunjang target indikator kerja KKP pada 2020. Antara lain, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan sebesar 7,9 persen.
KKP juga menargetkan perikanan tangkap sebesar 7,99 juta ton, perikanan budidaya 7,45 juga ton, rumput laut 10,99 juta ton, garam nasional 3 juta ton, dan total produksi perikanan 26,43 juta ton.
Senada, Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan akhir terkait pagu anggaran final untuk 2020. Dia membuka dua kemungkinan bila hal tersebut benar terjadi.
"Kita ngikutin. Ada dua kemungkinan. Kalau kapasitas fiskal cukup, ada inisiatif di pemerintah. Sebaliknya, seperti lazimnya, setiap rapat kerja komisi bersama kementerian/lembaga, mitra, itu aspirasi mereka mengusulkan kenaikan ya biasanya pemerintah, kementerian akan menunggu," tuturnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaKetua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada
Pemerintah masih punya cukup anggaran sisa dari tahun sebelumnya untuk membiayai negara, di luar harus mendongkrak PPN.
Baca SelengkapnyaKPK Ancang-Ancang Lawan Praperadilan Mantan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor
Gus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Uang Lauk Pauk Prajurit TNI Sudah Naik per 1 Januari 2024, Segini Besarannya
Kepastian kenaikan tunjangan uang lauk pauk prajurit itu disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR Ingin Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN
Korupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun
Baca SelengkapnyaPolisi: Santri asal Tebo Dianiaya Karena Menagih Utang Rp10 Ribu
Andri menjelaskan saat ini kedua pelaku ditahan di Polres Tebo untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Baca SelengkapnyaKPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaTernyata, Ini Biang Kerok Buat Anggaran Perlindungan Sosial Membengkak Setiap Tahun
kenaikan anggaran perlinsos tahun ini utamanya disumbang lebih besar oleh kenaikan anggaran subsidi energi dan pergerakan nilai tukar Rupiah.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan
Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.
Baca Selengkapnya