Respons OJK Usai Kantor Digeledah KPK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara ketat memantau rencana Rapat Umum Pemberi Dana (RUPD) PT Dana Syariah Indonesia (DSI) untuk memastikan kewajiban pengembalian dana lender terpenuhi, menyusul dugaan fraud yang sedang diusut Bareskrim Polri.

OJK menyiapkan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, termasuk korban terdampak.

Penyidik KPK juga turut menyita berupa barang bukti elektronik serta beberapa dokumen dalam bentuk surat yang berkaitan dengan korupsi dana CSR tersebut.

OJK juga bersinergi dengan KPK dalam mencegah tindak pidana korupsi di sektor jasa keuangan dengan berbagai langkah kerja sama yang terus dilakukan.

OJK perlu mengambil peran sebagai enabler dan menjadi salah satu pilar utama agar sektor jasa keuangan tetap stabil.

OJK menegaskan komitmennya dalam meningkatkan budaya antikorupsi demi menjaga integritas dan kredibilitas sebagai otoritas di sektor jasa keuangan.

Penegakan integritas dan budaya antikorupsi ini juga menjadi role model bagi industri jasa keuangan dalam penerapan tata kelola yang baik.

Forum tersebut juga dihadiri oleh Kepala Biro Ekonomi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Syakyakirti.

Maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Perlindungan konsumen pinjol menjadi krusial di tengah modus penipuan yang kian kompleks dan adaptif.

OJK mengingatkan investor pasar modal syariah agar tidak terjebak FOMO di tengah lonjakan investor dan transaksi saham syariah.

Perkembangan pasar modal syariah dalam 15 tahun terakhir telah mengalami transformasi besar.

Kapitalisasi pasar saham syariah tercatat mencapai sekitar Rp 7.225 triliun atau tumbuh lebih dari 5 persen secara tahunan.

Menariknya, pertumbuhan ini terjadi di tengah dinamika global dan sentimen rebalancing indeks MSCI.

Tekanan terhadap pasar tidak hanya berasal dari faktor domestik, tetapi juga dipengaruhi situasi global, terutama meningkatnya tensi geopolitik Timur Tengah.

Festival film antikorupsi ACFFEST 2026 berkolaborasi dengan komunitas Ruang Nonton menyelenggarakan edukasi antikorupsi keluarga di Jakarta Selatan. Inisiatif ini menanamkan nilai integritas sejak dini melalui film dan diskusi interaktif, memperkuat kesad

Putusan pidana lima tahun penjara terhadap mantan Sekretaris MA Nurhadi diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menegaskan sanksi atas kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjeratnya.

Majelis Etik Ombudsman RI (ORI) menegaskan bahwa Standar Etika Ombudsman RI harus setara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi menjaga kepercayaan publik dan kualitas pelayanan.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan pemeriksaan yang bersangkutan guna melengkapi keterangan yang masih kurang.

KPK mencatat telah menangani 1.880 perkara korupsi sejak berdiri pada 2004. Mayoritas pelaku merupakan laki-laki.

Dari penggeledahan pada dua kantor tersebut, tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen, surat, serta barang bukti elektronik.