Rencana Pemberian PMN untuk Selamatkan Jiwasraya Semasa Pandemi Jadi Sorotan

Senin, 14 September 2020 14:38 Reporter : Dwi Aditya Putra
Rencana Pemberian PMN untuk Selamatkan Jiwasraya Semasa Pandemi Jadi Sorotan Rupiah. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Badan Anggaran DPR RI menilai anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp35,18 triliun yang ditetapkan dalam postur sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021, tidak memiliki sensitivitas terhadap kondisi keuangan negara saat ini. Apalagi proposal PMN yang diajukan pemerintah tidak dilengkapi dengan data dan kinerja keuangan BUMN yang akan diusulkan untuk menerima PMN.

"Kami belum bisa menerima penjelasan yang kurang lengkap tersebut, karena ini menyangkut alokasi anggaran yang besar, apalagi kita sedang menghadapi situasi yang tidak menentu pada tahun 2021 nanti," kata Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Rofik Hananto, di Jakarta, Senin (14/9).

Khususnya rencana pemerintah yang akan menyuntikkan PMN ke PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebesar Rp20 triliun tahun depan. Sebagaimana diketahui bahwa PT BPUI adalah induk perusahaan dari Asuransi Jiwasyara yang sedang bermasalah sangat pelik dan Panitia (Panja) DPR RI dari Komisi III dan VI terkait Jiwasraya pun belum berjalan. Nantinya, aset dan polis Jiwasraya akan dipindahkan ke Nusantara Life, anak usaha BPUI.

"Ini jelas menunjukkan pemerintah seperti tidak memiliki sense of crisis atas kondisi ekonomi nasional yang berada di ambang resesi," imbuh Anggota Komisi VII DPR RI itu.

Dia mengingatkan, pemerintah dalam menyuntikkan PMN juga harus menyampaikan informasi detail dan lengkap terkait dengan data kinerja keuangan perusahaan BUMN dalam beberapa tahun terakhir, termasuk peran dan fungsinya yang sudah sejalan dengan UU BUMN.

"Sehingga nantinya kita bisa menilai apakah BUMN tersebut, sudah layak untuk mendapatkan suntikan PMN atau tidak. Sehingga APBN yang kita alokasikan tetap bisa kita pertanggungjawabkan dalam upaya untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat," pesan Rofik.

Pemerintah Diminta Alasan Kelaikan BUMN Terima PMN

alasan kelaikan bumn terima pmn

Lebih jauh politisi Fraksi PKS itu menyampaikan, khusus untuk BUMN Biofarma yang mengajukan PMN sebesar Rp2 triliun, pihaknya masih bisa memaklumi, karena akan digunakan untuk penguasaan platform teknologi vaksin, terutama vaksin Covid-19.

Namun bagi bagi BUMN lain yang tidak ada kaitannya dengan penanganan Covid-19 dan percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dia belum bisa menerima pengajuan PMN, sebelum melihat kinerja keuangan perusahaan dalam beberapa tahun terakhir.

Termasuk rencana pengembangan bisnis korporasi untuk peningkatan deviden, tidak kalah pentingnya bagaimana kontribusi BUMN tersebut selama ini terhadap perekonomian nasional yang sesuai dengan amanat UU APBN.

"Kami berharap Pemerintah bisa melengkapi data dan informasi terkait dengan BUMN yang diusulkan sebagai penerima PMN," tegas legislator dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VII tersebut.

[bim]

Baca juga:
Minta Rp20 Triliun, PMN untuk PLN Hanya Disetujui Rp5 Triliun di 2021
PMN Rp 20 Triliun Dinilai Belum Cukup untuk Selamatkan Jiwasraya
Pemerintah Kaji Suntik PMN Bio Farma Rp 1 T di 2021 Bangun Pabrik Vaksin dan Masker
Kemenkeu Soal BUMN Terima PMN Saat Pandemi: Kita Selektif, Tidak Sembarang Kasih
Kemenkeu Harap PMN Rp 20,5 T Untuk 5 BUMN Mengungkit Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III
Jokowi Tambah Modal untuk SMF Rp1,75 Triliun
Pemerintah Masih Pikir-Pikir Beri PMN Untuk Selamatkan Jiwasraya

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini