Rekomendasi Banggar DPR untuk Pulihkan Ekonomi Nasional Pasca Covid-19

Kamis, 30 April 2020 14:22 Reporter : Dwi Aditya Putra
Rekomendasi Banggar DPR untuk Pulihkan Ekonomi Nasional Pasca Covid-19 Gedung DPR. Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Said Abdullah, menilai besarnya kebutuhan pembiayaan yang diperlukan pemerintah dalam penanganan pandemi virus corona atau Covid-19 kurang mencukupi. Hal itu didasarkan pada berbagai hal, salah satunya ancaman terhadap keringnya likuiditas perbankan.

"Kemudian, semakin membesarnya kebutuhan pembiayaan APBN yang tidak mudah ditopang dari pembiayaan utang melalui skema global bond, maupun pinjaman internasional melalui berbagai lembaga keuangan," kata Said dalam keterangan tertulis yang diterima merdeka.com, Kamis (30/4).

Berpijak pada dua hal tesebut, Banggar DPR RI merekomendasikan kepada Bank Indonesia dan pemerintah untuk melakukan sejumlah hal. Pertama, melakukan kebijakan quantitative easing lebih lanjut agar Bank Indonesia membeli SBN/SBSN repo yang dimiliki perbankan dengan bunga 2 persen, khususnya perbankan dalam negeri agar memiliki kecukupan likuiditas.

Selanjutnya, Bank Indonesia juga sebaiknya memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek kepada perbankan untuk mempertebal likuiditasnya, agar kemampuan perbankan sebagai transmisi keuangan tetap optimal dan sehat.

2 dari 2 halaman

Kebijakan Cetak Uang Bank Indonesia

uang bank indonesia

Selain itu, Bank Indonesia juga dapat mencetak uang dengan jumlah Rp 400-600 triliun sebagai penopang dan opsi pembiayaan yang dibutuhkan oleh pemerintah. Mengingat, dalam situasi global yang ekonominya slowing down, tidak mudah mencari sumber sumber pembiayaan, meskipun dengan menerbitkan global bond dengan bunga besar.

"Bank Indonesia dapat menawarkan yield sebesar 2-2,5 persen, sedikit lebih rendah dari global bond yang dijual oleh pemerintah," lanjutnya.

Kebijakan mencetak uang sebagaimana yang dimaksud sebelumnya, dinilai Said harus memperhitungkan biaya operasi moneter Bank Indonesia. Sehingga biaya tersebut tidak boleh dibebankan kepada Pemerintah.

"Oleh sebab itu, besaran yieldnya tidak boleh lebih rendah dari biaya operasi moneter Bank Indonesia, agar tidak menimbulkan kerugian bagi Bank Indonesia, serta tidak menyebabkan modal Bank Indonesia lebih rendah 10 persen dari kewajiban moneternya," jelas Said.

Adapun kebijakan mencetak uang nantinya, juga perlu memperhitungkan dampak inflasi yang ditimbulkan, sekaligus tekanan kurs terhadap rupiah. "Demikian pokok-pokok rekomendasi kami, kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan Bank Indonesia dan pemerintah sebagai jalan pemulihan program ekonomi nasional," tutupnya.

Sebagaimana diketahui, sebaran virus corina telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pelemahan kondisi ekonomi dan keuangan global. Pemerintah dituntut untuk terus siaga dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan keuangan global yang mengancam kondisi ekonomi dan stabilitas sistem keuangan nasional.

[bim]

Baca juga:
Penyaluran Bansos untuk Jabodetabek Capai Rp 3,42 Triliun
Stop Stop Ser, Ajakan Gerakan Cegah Virus Corona
Bappenas: Tantangan Virus Corona Terberat Setelah Krisis 98
Jerman Uji Coba Vaksin Covid-19 Pada Manusia, Jutaan Vaksin Bisa Tersedia Akhir Tahun
CEK FAKTA: Benarkah India Berhasil Gunakan Plasma Darah Melawan Virus Corona?
Di Musrenbangnas, Jokowi Minta Disiapkan Strategi Pemulihan Ekonomi Usai Corona
Presiden Jokowi: Stimulus Ekonomi Harus Menjangkau Tambal Ban Hingga Tukang Gorengan

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini