Reformasi koperasi belum terselesaikan di 2 tahun Jokowi-JK
Merdeka.com - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop) menegaskan, di masa 2 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah melakukan reformasi di sektor koperasi.
Menteri Puspayoga mengatakan reformasi tersebut dilakukan melalui rehabilitasi koperasi. Artinya, bagaimana pihaknya memperbarui database resmi untuk koperasi yang ada di Tanah Air.
"Selama ini kita tak ada database soal koperasi. Dari jumlah koperasi yang lebih dari 200.000, 62.000 tak aktif. Yang aktif itu yang kita buat database sebanyak 148.000. Ini salah satu rehabilitasi," ujarnya saat ditemui di Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/10).
Mantan Gubernur Bali ini menambahkan, selain melakukan rehabilitasi, reorientasi juga diperlukan dalam mendorong reformasi total koperasi di Indonesia. Di mana, pihaknya tidak akan lagi memperbanyak jumlah koperasi, melainkan menambah anggota yang ada di dalam satu koperasi.
"Reorientasi dari yang dulu banyak membuat koperasi sekarang lebih ke kualitas. Tak banyak badan koperasi lagi tapi anggotanya. Itu reorientasi," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Usai Putusan MK, Jokowi Siapkan Proses Transisi Pemerintahan ke Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaJokowi juga meminta presiden dan wapres terpilih menyiapkan perencanaan kerja seperti apa yang sudah mereka sampaikan pada saat kampanye.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi pun bersyukur rehabilitasi irigasi Gumbasa kini telah rampung
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaPrabowo mengakui bagian dari tim Jokowi, yang akan melanjutkan kebijakan-kebijakannya.
Baca SelengkapnyaWajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaIstana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca SelengkapnyaIndonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca Selengkapnya