Merdeka.com - Penyelenggaraan negara yang efektif dan efisien adalah kunci dari kesuksesan pembangunan. Untuk mewujudkannya, perlu partisipasi aktif dari para aparatur negara dalam melakukan evaluasi program kerja yang sudah berjalan. Misalnya dengan melakukan studi banding atau kunjungan kerja ke berbagai instansi demi menemukan sistem yang tepat untuk diterapkan.

Seperti yang dilakukan oleh Delegasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (Kemenpar) yang dipimpin oleh Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ. Rombongan yang beranggotakan Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA., Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, MA., Prof. J. B. Kristiadi, Ph.D., Prof Dr. Tjipta Lesmana., Dr. Hariyadi B. Sukamdani., Felia Salim., Dr. Rudiarto Sumarwono, Fajar Wardani Wijayanti, SIA., Nisa Nurrela, S.E, melakukan kunjungan kerja ke KBRI Singapura.

Kunjungan kerja ini memiliki tujuan untuk mempelajari dan melakukan diskusi dengan berbagai instansi pemerintah mengenai reformasi birokrasi di Singapura dalam kapasitas sebagai tim independen reformasi birokrasi nasional Indonesia. Kegiatan yang berlangsung selama kunjungan kerja ini antara lain mempelajari sistem birokrasi dan penerapan nilai-nilai terkait yang menunjang peningkatan profesionalisme pegawai pemerintah Singapura. Selain itu, delegasi juga bertemu dengan jajaran KBRI Singapura yang dipimpin oleh Duta Besar RI, Ngurah Swajaya.

Dalam pertemuan ini, KBRI Singapura menjelaskan kinerja pelayanan publik, perlindungan WNI, dan Diplomasi Ekonomi dengan menggunakan inovasi pemanfaatan teknologi informasi dengan sistem yang disebut Smart Embassy. Teknologi ini memungkinkan KBRI meningkatkan pelayanan prima yang disertifikasi ISO 9001-2015 selama beberapa tahun.

Pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan memungkinkan KBRI memiliki data akurat, real time, serta memungkinkan kemudahan interaksi antara tenaga kerja Indonesia di Singapura, terutama pekerja migran dan pelaut yang bekerja di kapal berbendera Singapura.

Dubes RI Ngurah Swajaya juga menyampaikan mengenai program “beyond protection” berupa pelatihan bagi lebih dari 1000 pekerja migran untuk kursus ketrampilan bersertifikat, program kejar paket B dan C untuk sekitar 500 PMI serta kegiatan tutorial untuk sekitar 600 PMI yang terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Terbuka Indonesia.

Kombinasi antara perlindungan demgan menggunakan teknologi start embassy dan beyond protection diharapkan tidak hanya menekan jumlah kasus dan permasalahan bagi PMI, tetapi juga untuk menjngkatkan kualitas sumber daya manusia.

Permasalahan sebagian besar bermuara dari sistem rekrutmen yang bersifat non-prosedural, sehingga sulit terdeteksi kesiapan dan latar belakang PMI yang bekerja di Singapura. Menangani isu ini, KBRI Singapura menerbitkan Kartu Pekerja Indonesia Singapura (KPIS) untuk PMI yang saat ini sudah berjjmlah 60.000. Untuk pelaut, isu utamanya adalah ijazah palsu, sehingga salah satu strategi KBRI adalah menerbitkan Kartu Pelaut Indonesia Singapura (KPIS) yang saat ini berjumlah lebih dari 5000 kartu.

Untuk Diplomasi Ekonomi, KBRI Singapura membuat “Showcase” produk ekspor potensial yang dipajang di KBRI dan “Showcase Virtual” yang bisa diakses importir setiap saat. Sebagai catatan, untuk neraca perdagangan Indoneaia-Singapura selama 6 bulan pertama tahun 2019, Indonesia mencatat surplus senilai US$ 276 juta.

Tim independen reformasi birokrasi mengapresiasi dan memuji terobisan dan inovasi yang dilaksanakan KBRI Singapura untuk kedua prioritas pemerintah RI. Tim juga mengapresiasi terobosan untuk meningkatkan ekspor serta peningkatan kerja sama ekonomi, termasuk meningkatkan investasi dan pariwisata antara kedua negara.

Pada penutupan pertemuan tersebut, Dubes RI Ngurah Swajaya menyerahkan Buku Photography mengenai 10 New Bali sebagai destinasi baru untuk kunjungan wisata dan investasi di Indonesia.