Realisasi Penyaluran Dana PEN Capai Rp226,63 Triliun Hingga 18 Juni 2021
Merdeka.com - Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) masih menjadi instrumen penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Realisasi anggaran PEN 2021 hingga 18 Juni tercatat mencapai Rp226,63 triliun atau 32,4 persen dari pagu Rp699,43 triliun.
Total anggaran PEN tersebut disalurkan untuk berbagai sektor. Hingga per 18 Juni, realisasi program perlindungan atau bantuan sosial (Bansos) sudah mencapai 43,8 persen dari pagu yang dialokasikan dan jumlah ini paling besar dibandingkan alokasi di sektor lain.
"Untuk Bansos dari Rp148,27 triliun sudah direalisasi cukup besar Rp64,91 triliun. Ini untuk program Bansos yang sudah well established tentu akan mengikuti perbaikan data targeting yang sedang diperbaiki terus oleh Kemensos," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita pada Senin (21/6).
Realisasi Bansos ini mencakup manfaat bagi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST) UNTUK 10 juta KPM, BLT Desa, Kartu Pra Kerja, dan bantuan kuota internet untuk pelajar dan tenaga didik.
Sementara untuk kesehatan, realisasi baru mencapai 22 persen atau Rp39,55 triliun dari pagu Rp177,84 triliun. Anggaran ini antara lain digunakan diagnostik untuk testing dan tracing, pengadaan dosis vaksin, insentif tenaga kesehatan, dan biaya perawatan.
Dukungan UMKM
Realisasi terkait dukungan UMKM dan koperasi mencapai 24,8 persen atau Rp48,05 triliun dari pagu Rp193,74 triliun. Ini mencakup bantuan pemerintah untuk usaha mikro dan penempatan dana di bank dengan total penyaluran kredit sejak 2020 mencapai Rp380,05 triliun kepada 5,17 juta debitur.
Kemudian realisasi anggaran program prioritas sebesar Rp29,8 persen atau Rp38,10 triliun dari pagu Rp127,85 triliun. Dana dialokasikan antara lain untuk program padat karya K/L, serta ketahanan pangan termasuk program food estate.
Anggaran PEN juga disalurkan sebagai insentif usaha untuk karyawan hingga pelaku usaha, seperti melalui PPh 21 DTP, PPh Final UMKM DTP, Pembebasan PPh 22 Impor, dan penurunan tarif PPh Badan. Realisasi insentif usaha hingga 18 Juni mencapai 63,5 persen atau berkisar Rp 36,02 triliun dari total pagu Rp 56,73 triliun.
Reporter: Andina Librianty
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan, mengingatkan para pendukungnya agar tak mengalihkan dukungan hanya karena ditawari uang, sembako, hingga bantuan sosial (bansos).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPemerintah melalui Badan Pangan Nasional kembali menugaskan Bulog untuk melanjutkan penyaluran bantuan pangan beras tahun 2024.
Baca SelengkapnyaMantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca SelengkapnyaPemberian Tunjangan Hari Raya ini merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian para pensiunan
Baca SelengkapnyaMasyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca Selengkapnya