Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sampai Juli tahun 2021 sudah mencapai Rp 305,5 triliun atau 41 persen dari pagu anggaran Rp 744,75 triliun.Lanjutnya, saat ini perkembangan kasus covid-19 masih fluktuatif namun sudah ada beberapa perbaikan dari beberapa indikator.

"Program Pemulihan Ekonomi realisasi sampai Juli sudah mencapai Rp 305,5 triliun atau sebesar 41 persen dari total Rp 744,75 triliun," kata Menko Airlangga dalam konferensi pers evaluasi dan penerapan PPKM, Senin (2/8).

Secara rinci dia menyebutkan, untuk klaster kesehatan sudah terealisasi Rp 65,55 triliun, klaster perlindungan sosial terealisasi Rp 91,84 dari pagi Rp 186,64 triliun, dukungan UMKM dan koperasi serta korporasi realisasinya Rp 52,43 triliun dari pagu Rp 162,4 triliun.

Kemudian, klaster prioritas realisasinya Rp 47 triliun dari pagu Rp 117,94 triliun dan klaster investasi insentif usaha realisasinya sudah mencapai Rp 43,35 triliun dari pagu sebesar Rp 62,83 triliun.

Pemerintah tentu mendorong upaya upaya perbaikan tersebut melalui testing serta percepatan penyaluran bansos kepada masyarakat yang terdampak. "Kami juga melihat pemerintah terus mengembangkan dan mempertimbangkan aspek kesehatan dalam pengendalian covid-19 termasuk aspek sosial ekonomi, dan dalam kegiatan tersebut untuk mengurangi beban masyarakat ini Pemerintah mendorong percepatan penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat," ujarnya.

Bantuan untuk UMK dan PKL

Saat ini bantuan untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Pedagang Kaki Lima (PKL) masih dalam tahap finalisasi. Nantinya penyaluran akan dilakukan oleh TNI dan Polri. "Regulasinya sudah disiapkan dan ini akan dibagikan Rp 1,2 juta orang ini untuk 1 juta target," imbuhnya.

Kata Menko Airlangga, untuk PKH di bulan Juli sudah terealisasi Rp 5,15 triliun untuk sejumlah 7,44 juta Penerima Keluarga Manfaat. Sedangkan kartu sembako sudah terealisasi sebanyak Rp 9,4 triliun untuk 15,67 juta KPM, dan program BLT Desa terealisasi Rp 1,48 triliun untuk 2,8 juta KPM.

"Demikian pula bantuan subsidi upah yang sudah mulai berjalan dan bahan proses produksi usaha mikro yang sudah mulai diluncurkan oleh Bapak Presiden pada tanggal 30 Juli yang lalu," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6