Realisasi KUR Pertanian per 12 November 2021 Capai Rp74,75 T
Merdeka.com - Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat realisasi Kredit Usaha Rakyat di sektor pertanian telah mencapai Rp74,75 triliun hingga per 12 November 2021. Adapun nilai tersebut diberikan kepada lebih dari 2 juta debitur.
"Penyaluran KUR ini mencapai 106,38 persen dari target Rp70 triliun," kata Kepala Pusat Pelatihan Pertanian BPPSDMP Kementerian Pertanian, Leli Nuryati, Selasa (23/11).
Tingginya penyaluran pembiayaan KUR tidak terlepas dari tiga inovasi kebijakan KUR sektor pertanian dilakukan Kementan. Pertama, Kementan meningkatkan KUR tanpa agunan tambahan dari Rp50 juta menjadi Rp 100 juta.
Kemudian pemberian fasilitas KUR khusus untuk kelompok (cluster) komoditas pertanian dan komoditas produktif lainnya dengan perusahaan mitra sebagai bapak angkat (offtaker). Serta relaksasi ketentuan KUR berupa penundaan pembayaran pokok, perpanjangan jangka waktu dan penambahan limit KUR.
Jaga Ketahanan Pangan
Di sisi lain, Kementan telah memiliki strategi khusus dalam membangun pertanian melalui lima cara bertindak (CB). Ini sejalan dengan komitmen Kementan dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan daya saing berkelanjutan.
Leli mengatakan, cara bertindak pertama adalah melalui peningkatan kapasitas produksi. Kedua dengan cara diversifikasi pangan lokal dan ketiga penguatan cadangan dan sistem logistik pangan.
Kemudian keempat, pengembangan pertanian modern yang didalamnya adalah memanfaatkan digitalisasi seperti pengembangan smart fsrming . Kemudian yang kelima adalah gerakan tiga kali ekspor.
Dari sisi digitalisasi, Kementan mengembangkan Agriculture War Room (AWR) berbasis AI, IoT, dan Robot Construction. Leli bilang dimanfaatkan untuk pemantauan kegiatan budidaya pertanian, pascapanen, pengolahan dan pemasaran.
Direktur Supply Chain Dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto mengatakan, Bulog mendukung tiga pilar ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas harga.
Sesuai Perpres 48/2016, Perum Bulog melaksanakan kebijakan pembelian padi, jagung dan kedelai dengan ketentuan harga acuan atau HPP, dan fleksibilitas harga sesuai dengan ketentuan yang diperlukan dan melakukan hak importasi bila diperlukan.
"Kita juga sudah mempunyai sistem online di seluruh Indonesia. Jadi pada saat transaksi pembelian di gudang manapun, dari pusat sudah bisa langsung memonitor dan semuanya sudah terkontrol daru kantor pusat," paparnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gubernur BI: Kredit Perbankan Tumbuh 9,7 Persen Pada November 2023
Peningkatan kredit atau pembiayaan didorong oleh peningkatan permintaan kredit sejalan dengan tetap terjaganya kinerja korporasi.
Baca SelengkapnyaKredit Ini Jadi Motor Terbesar Penggerak Kinerja Bank BTN, Sektor Apa?
Realisasi penyaluran kredit dan pembiayaan BTN sepanjang tahu 2023 mencapai Rp333,69 triliun.
Baca SelengkapnyaTernyata, Peredaran Uang Selama Pemilu 2024 Mencapai Rp67,1 Triliun
Realisasi peredaran uang selama masa Pemilu 2024 hanya mencapai Rp67,14 triliun, atau lebih rendah dari perkiraan BI sebesar Rp68 triliun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penyaluran KUR Baru 77,4 Persen per 30 November 2023, Ini Biang Keroknya
Pemerintah terus berupaya agar penyaluran KUR bisa dipercepat.
Baca SelengkapnyaNaik 20 Persen, WOM Finance Raup Untung Rp236 Miliar Sepanjang 2023
Perusahaan mencatat peningkatan penyaluran pembiayaan baru hingga akhir Desember 2023 sebesar Rp5,8 triliun, atau meningkat 28 persen.
Baca SelengkapnyaFOTO: Realisasi Investasi Tahun 2023 Meningkat 17,5 Persen
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi sepanjang tahun 2023 mencapai Rp1.418,9 triliun.
Baca SelengkapnyaTurun Tipis, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp6.087 Triliun per Oktober 2023
Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali karen hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang.
Baca SelengkapnyaKeuangan Masyarakat Sudah Pulih, Kadin Proyeksi Perputaran Uang Selama Lebaran Tembus Rp157,3 Triliun
Dengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.
Baca SelengkapnyaKemenkeu Catat Aset Keuangan Syariah di Indonesia Tembus Rp2.452 Triliun
Kemenkeu Catat Aset Keuangan Syariah di Indonesia Tembus Rp2.452 triliun
Baca Selengkapnya