Realisasi Insentif Pajak Kendaraan & Rumah Mewah Masih Jauh dari Target
Merdeka.com - Kementerian Keuangan melaporkan, realisasi pemanfaatan insentif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas properti atau perumahan masih jauh dari yang ditargetkan.
Sampai Juli 2022, realisasi penggunaan insentif PPnBM hanya 23 persen yakni Rp 385 miliar dari alokasi Rp 1,66 triliun. Sedangkan realisasi PPN DT rumah sebesar Rp 104 miliar dari pagu anggaran Rp 107 triliun atau 6,1 persen saja.
"Jadi yang memanfaatkan sepertinya tidak seperti yang kami ekspektasikan dari awal," kata Dirjen Pajak, Suryo Utomo dalam konferensi pers, APBN KiTa, Jakarta Pusat, Kamis (11/8).
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) sektor konstruksi sepanjang semester I-2022 mengalami pertumbuhan 8,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Lalu sektor real estate berkontribusi 4,8 persen dari PDB. Kontribusi sektor industri, termasuk didalamnya industri kendaraan bermotor mengalami pertumbuhan hingga 42 persen.
Suryo menyebut, sektor konstruksi dan real estate sebenarnya sudah tumbuh positif di paruh pertama tahun ini. Tercermin dari pertumbuhannya di pada kuartal pertama dan kedua.
"Konstruksi dan real estate sebetulnya positif, jika pergeseran pemungutan dibersihkan kembali, karena di kuartal 1 tumbuh 12 persen dan di kuartal kedua tumbuh 8 persen untuk konstruksi dan reall estaste," tutur Suryo.
Sementara itu berdasarkan data penerimaan pajak dari Ditjen Pajak menunjukkan, sampai Juli 2022 tumbuh hingga 179 persen. Capaian ini cukup tinggi karena berangkat dari kontraksi di tahun 2021. "Industri otomotif sampai Juli tumbuh 179 persen, saat tahun lalu tumbuh negatif," kata dia.
Berbagai capaian dan data tersebut akan menjadi bahan evaluasi Dirjen Pajak untuk menentukan insentif pajak ini akan dilanjutkan kembali atau dihentikan. Terlebih program ini akan berakhir pada bulan September 20222.
"Kami akan coba lakukan evaluasi sampai dengan September besok," kata dia.
Mengingat program ini diluncurkan pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi, khususnya bagi sektor-sektor yang berhubungan dengan konstruksi dan real estate.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Insentif Pajak Dongkrak Pembelian Properti, Kenaikan Suku Bunga Geser Tren KPR
Di akhir 2023, penambahan inventori baru pada proyek perumahan naik hingga dua kali lipat, sementara permintaan akan rumah baru juga naik hingga 27 persen.
Baca SelengkapnyaRealisasi Penyaluran Dana Peremajaan Sawit Rakyat 2023 Lebih Kecil dari Target, Ternyata Ini Penyebabnya
Berdasarkan catatan yang diterima Airlangga, kendala yang kerap terjadi saat realisasi dana PSR yaitu rekomendasi dari dinas terkait.
Baca SelengkapnyaPerpanjangan Insentif Pajak Properti 2024 Dipercaya Bakal Dongkrak Penjualan Apartemen
Kepemilikan apartemen tidak hanya untuk hunian, namun juga dapat dijadikan sebagai instrumen investasi yang memberikan imbal hasil bagi pemiliknya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Obral Insentif Pajak di IKN Nusantara, Penerimaan Negara Bakal Anjlok?
Pemerintah telah menghitung sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara insentif yang diberikan dengan penerimaan negara.
Baca SelengkapnyaSudah Kena Kenaikan Cukai, Pengusaha Ingin Pajak Rokok Elektrik Ditunda Hingga 2026
Pelaku usaha mendesak Kementerian Keuangan menunda pelaksanaan pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik.
Baca SelengkapnyaUsai Ramai Dikritik Wajib Lapor Barang Sebelum ke Luar Negeri, Ditjen Bea Cukai: Kebijakannya Tidak Wajib
Aturan tentang pelaporan barang sudah dijalankan sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203.
Baca SelengkapnyaKisah Ibu Asal Madiun Jualan Pentol Tepung Kanji di Rumah, Omzetnya Capai Rp6 Juta per Hari
Ia berhasil membeli tanah, membangun rumah, hingga membeli mobil
Baca SelengkapnyaKejar Target Penurunan Kemiskinan, Wapres Ma'ruf Amin Minta Anggaran Subsidi Dikaji Ulang
Angka kemiskinan nasional berdasar data BPS masih 9,36 persen, jauh di atas target pada RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5 – 7,5 persen.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca Selengkapnya