Merdeka.com - Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara sampai dengan akhir September 2018 telah mencapai Rp 1.512,55 triliun atau mencapai sekitar 68,1 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyerapan belanja ini tumbuh 10,0 persen jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya.

"Belanja negara telah Rp 1.512,55 triliun dari total belanja Rp 2.220,7 triliun atau kita sudah 68,1 persen dari alokasi belanja di APBN 2018," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Pusat Dirjen Pajak, Jakarta, Rabu (17/10).

Dia menjelaskan realisasi belanja negara tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp 938,78 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 573,77 triliun.

Realisasi BPP selama bulan September 2018 telah mencapai Rp 136,61 triliun atau sekitar 9,39 persen dari pagu alokasi APBN 2018. Sedangkan realisasi BPP sampai dengan tanggal 30 September 2018 telah mencapai Rp 938,78 triliun atau 64,54 persen dari pagu alokasi APBN 2018, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017.

Realisasi anggaran BPP dikelompokan dalam dua bagian, pertama realisasi belanja K/L sebesar Rp 511,46 triliun atau 60,35 persen dari pagu alokasi APBN tahun 2018. "Jika dirinci lagi untuk belanja K/L sudah Rp 511,46 triliun atau sudah 60,35 persen dari target dan tumbuh 13,6 persen," ujarnya.

Kedua adalah realisasi belanja non-K/L sebesar Rp 427,32 triliun atau 70,39 persen dari pagu alokasi APBN tahun 2018. "Tumbuh 19,3 persen," ujarnya.

Kinerja realisasi BPP tersebut menunjukkan perbaikan dibandingkan realisasi pada periode yang sama pada 2017. Hal tersebut dipengaruhi antara lain oleh kemajuan implementasi program-program yang dilaksanakan oleh K/L, dan pencairan dana cadangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta penanggulangan pasca bencana alam di Lombok.

"Pemerintah tetap menggunakan sumber utama APBN untuk tanggap darurat bencana dan rehabilitasi serta rekonstruksi. Saat ini Pemerintah tengah melakukan assessment mengenai kerusakan akibat bencana di Lombok dan Sulawesi Tengah, dengan tujuan agar perencanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi serta kebutuhan pembiayaannya dapat disusun dengan tepat dan akurat," tutupnya.