Merdeka.com - Proyek kereta super cepat yang sempat dikabarkan batal diimplementasikan, kembali mencuat setelah Menteri BUMN Rini Soemarno dan sejumlah pimpinan direksi perusahaan BUMN menyambangi Beijing, China.

Mereka menjajal kereta api super cepat Beijing-Tianjin, berjarak 150 kilometer dan ditempuh dengan waktu 30 menit dengan rata-rata kecepatan 200-300 kilometer per jam.

Kedatangan Menteri Rini dan anak buahnya sekaligus menindaklanjuti rencana pembangunan kereta super cepat yang sempat ditolak Presiden Joko Widodo jika pembangunannya menggunakan uang negara.

"Kami tindaklanjuti kembali, dan dibahas berbagai hal terkait kereta api cepat sehingga kita dapat selesaikan segera kesepakatannya, dan kereta api cepat tersebut dapat segera dibangun," kata Menteri BUMN Rini Soemarno.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan bahwa proyek itu tidak dibatalkan. Presiden mempersilakan melanjutkan proyek jika ada investor yang sanggup membiayai tanpa campur tangan uang negara. Jokowi menjelaskan, kebutuhan dana untuk pembangunan kereta cepat mencapai Rp 70 triliun hingga Rp 80 triliun. Ini yang membuat pemerintah memilih proyek tersebut ditangani secara bisnis to bisnis.

"Kalau ada yang berinvestasi apapun akan saya berikan, silakan, misalkan kereta cepat. Siapa bilang dicancel," kata Presiden Jokowi.

Kunjungan Menteri Rini ke Beijing tidak sia-sia. Pihak China luluh dan akhirnya sepakat menggarap proyek kereta super cepat tanpa melibatkan APBN. Pembahasan tindak lanjut pembangunan kereta cepat dilakukan Rini dalam pertemuannya dengan Kepala Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi (NDRC), Bappenas Indonesia, Bank Pembangunan Tiongkok (CDB) dan tinjauan langsung China Railway Corp.

Merdeka.com mencatat kesepakatan antara Menteri Rini dengan pihak China. Berikut paparannya.

Siap penuhi syarat Jokowi

Indonesia dan China kembali menindaklanjuti rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Kerjasama ini termasuk pengembangan produksi bersama gerbong kereta api berorientasi ekspor.

Menteri BUMN Rini Soemarno menuturkan, China menyanggupi persyaratan yang ditetapkan Indonesia dalam pembangunan kereta api cepat, yakni bahwa pembangunannya dilakukan murni secara bisnis (b to b) tanpa jaminan atau pendampingan pemerintah, serta tidak menggunakan APBN.

"Mereka bahkan setuju untuk ikut membangun stasiun-nya, disertai alih teknologi. Sehingga karena ini dilakukan secara 'b to b', maka harus ada keuntungan yang kita dapat, termasuk alih teknologi," tutur Rini.

Siap bikin gerbong kereta di Indonesia

China sepakat untuk memberikan pelatihan kepada Indonesia. Ini termasuk mengirim ahli mereka ke Indonesia, atau Indonesia mengirimkan tenaga ahli untuk belajar di China.

Bahkan, China sepakat untuk melakukan produksi bersama gerbong kereta api, tidak saja gerbong kereta api cepat, tetap juga kereta api listrik dan "light train" yang kini sedang dibangun.

"Gerbong kereta hasil produksi bersama RI-China tersebut dapat ekspor ke negara lain, sehingga ini juga pemasukan bagi negara dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru," ungkap Menteri BUMN Rini Soemarno.

Siap bangun pabrik aluminium

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno menyebut pihak China akan tetap membangun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Menteri BUMN Rini Soemarno menuturkan, China akan membangun pabrik alumunium di Indonesia.

"Jadi, China setuju bahwa bahan baku alumunium yakni bauksit, harus diolah menjadi produk akhir yaitu alumunium, baru diekspor. Ini kan memberikan nilai tambah yang berlipat. Jika industri alumunium dapat dibangun, maka alumunium sebagai bahan untuk membuat gerbong kereta api sudah dapat kita hasilkan pula, melalui kerja sama ini. Bahkan untuk kepentingan industri pesawat terbang juga," katanya.

China jamin serap 40.000 tenaga kerja

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kembali menyita perhatian. Pihak China menyetujui syarat Presiden Joko Widodo yaitu pembangunan kereta cepat tidak akan menggunakan uang negara dari APBN.

Menteri BUMN, Rini Soemarno mengatakan, China menjanjikan menyerap 40.000 tenaga kerja.

"Jika berbagai kesepakatan tersebut sudah disahkan, maka proyek dapat dilaksanakan dengan perkiraan tenaga kerja yang dapat diserap sekitar 40 ribu orang," ucap Rini Soemarno di Beijing seperti dilansir Antara, Jumat (18/9).