Merdeka.com - Lembaga pemeringkat internasional, Standard and Poor's (S&P) telah memberikan predikat layak investasi atau investment grade ke Indonesia. S&P menilai pemerintah mampu menekan risiko fiskal dalam pengelolaan utang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah agar investment grade Indonesia meningkat adalah dengan mengupdate progres masalah yang selama ini menjadi subjek S&P.

"Apa dari sisi kebijakan ekonomi seperti fiskal APBN 2017 dan rencana untuk 2018 kondisi ekonomi moneter, nilai tukar, neraca pembayaran dan masalah institusi," katanya di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jumat (20/10).

Selama ini, pemerintah telah menjelaskan berbagai kebijakan di Indonesia sesuai dengan pertanyaan dari lembaga tersebut. Dia menilai, meski S&P menyambut positif semua yang telah dijelaskan pemerintah Indonesia, dia tetap menyerahkan masalah upgrade peringkat kepada S&P.

"Tapi mereka jelas cukup positif, punya confidence terhadap apa-apa kita jelaskan dan kita berharap nanti mereka akan menyampaikan," tandasnya.

Sebelumnya, Lembaga pemeringkat Standard and Poor’s (S&P) menempatkan Indonesia pada Investment Grade dengan menaikkan peringkat Indonesia pada level BBB-/stable outlook pada 19 Mei 2017.

S&P menyebutkan keputusan tersebut didasari oleh berkurangnya risiko fiskal seiring kebijakan anggaran Pemerintah yang lebih realistis sehingga membatasi kemungkinan pemburukan defisit ke depan secara signifikan. Langkah ini juga dapat mengurangi risiko peningkatan rasio utang Pemerintah terhadap PDB dan beban pembayaran bunga.

Di sisi lain, S&P juga memproyeksikan perbaikan penerimaan negara sebagai dampak lanjutan dari perolehan data program tax amnesty serta pengelolaan pengeluaran fiskal yang lebih terkendali.

Selain itu, Indonesia dinilai telah menunjukkan perumusan kebijakan yang efektif untuk mendukung keuangan pemerintah yang berkesinambungan dan pertumbuhan ekonomi yang berimbang.

Lebih lanjut, S&P menyatakan Bank Indonesia sebagai bank sentral memegang peran kunci dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi dampak dari gejolak ekonomi dan keuangan kepada stabilitas makroekonomi.

Dalam kaitan ini, inflasi dapat dijaga dan sejalan dengan negara mitra dagang utama, independensi BI dalam menjaga pencapaian target kebijakan moneter dapat dipertahankan, penggunaan instrumen berbasis pasar dalam implementasi kebijakan moneter semakin besar, serta penerapan fleksibilitas nilai tukar Rupiah semakin meningkat.