Merdeka.com - Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menyatakan penghilangan bahan bakar minyak (BBM) Premium dan menggantinya dengan Pertalite adalah kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat. Pasalnya, rakyat telah membeli Premium yang sudah tidak disubsidi.

"Jika alasan pemerintah bahwa Premium tidak ramah lingkungan sehingga diganti dengan Pertalite, maka harus bisa dibuktikan Premium telah merusak lingkungan, karena BBM itu sudah digunakan sejak puluhan tahun oleh rakyat di NKRI," kata Sofyano Zakaria seperti dilansir dari Antara, Sabtu (18/4).

Sofyano menjelaskan Pertalite adalah BBM dengan RON 90 yang harganya akan di atas Premium RON 88 dan di bawah harga Pertamax RON 92. Artinya dari sisi harga maka Pertalite akan lebih mahal dari Premium.

"Jika peluncuran Pertalite dimaksudkan pemerintah untuk menggantikan BBM jenis Premium, maka itu dapat dinilai publik sebagai 'akal-akalannya' pemerintah untuk menaikan harga jual BBM sejenis Premium, dan akan kembali memberatkan beban keuangan rakyat," ungkap Sofyano.

"Amerika Serikat, Rusia, Mesir dan beberapa negara lain hingga saat ini juga masih menggunakan BBM sejenis premium RON di bawah 88. Jadi jika premium dinyatakan sebagai BBM yang tidak ramah lingkungan, kenapa negara besar itu, masih menggunakan premium," tambahnya.

Dia melanjutkan, jika penghapusan ini karena alasan importasi dan mencurigai adanya permainan dalam memasok RON 88, maka hal itu seharusnya dikesampingkan. "Tetapi kenyataannya baik Premium, Pertalite, dan Pertamax tetap saja masih mengandalkan impor sehingga tetap saja ada peluang bagi 'pengusaha hitam' untuk bermain dalam pasokan BBM tersebut, dan tetap bergantung kepada pemasok luar negeri," ujarnya.

Idealnya, menurut Sofyano, pemerintah melakukan pengawasan ketat pada tender pembelian atau pengadaan premium RON 88 itu, seperti dengan menangani secara langsung pembelian BBM tersebut, serta tidak menyerahkannya ke Pertamina.