Merdeka.com - Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Eko D Heripoerwanto mengatakan, pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp 16,6 triliun untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dana tersebut untuk membiayai sebanyak 157.500 unit di 2021.

"Jadi di tahun 2021 ini selama beberapa waktu terakhir, kami selalu memberikan sinyal kepada para pengembang, dan perbankan yang memfasilitasi pembiayaan perumahan yakni KPR bersubsidi. Bahwa tahun 2021 dianggarkan untuk FLPP sebanyak 157.500 unit, anggarannya sebesar Rp 16,6 triliun," kata Eko dalam Proyeksi Arah Properti 2021, Rabu (24/2).

Selanjutnya, untuk Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) untuk sementara ini dianggarkan 218 unit dengan anggaran Rp 8,7 miliar. Namun dalam perkembangan selanjutnya, BP2BT bisa diekspansi kembali hingga 60.000 unit.

"Ini sangat tergantung dalam 1-2 bulan ke depan apakah permintaan terhadap BP2BT ini cukup, begitu ada permintaan yang cukup kita langsung tambahkan jumlah unit yang bisa nantinya dibutuhkan masyarakat," ujarnya.

Eko menambahkan, bahwa di 2022, FLPP akan disediakan sebanyak 200.000 unit dengan anggaran Rp 23 triliun. Namun, kata Eko, rencana tersebut masih dalam tahap kajian, begitupun dengan BP2BT dan SBUM-nya juga demikian.

"Sampai dengan nanti tahun 2022 bagi teman-teman yang berancang-ancang untuk mulai kembali lagi di bisnis properti, jika saat ini belum memungkinkan maka di tahun 2022 kita sudah siapkan," pungkasnya.

Data PUPR: Penyaluran Dana FLPP Capai Rp47,82 Miliar per 19 Februari 2021

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) mencatat penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) per 19 Februari 2021 tercatat 443 unit senilai Rp47,82 miliar.

"Bank pelaksana satu per satu sudah mulai menyalurkan dana FLPP tahun ini. Target penyaluran yang tinggi tahun ini mengharuskan bank pelaksana dan PPDPP bekerja lebih keras. Namun kuantitas tidak akan mengalahkan kualitas," ujar Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin dikutip dari Antara, Jumat (19/2).

Menurut Arief, dana FLPP ini disalurkan oleh BRI sebanyak 211 unit, Arthagraha sebanyak 23 unit, Bank Kalsel sebanyak 3 unit, BJB sebanyak 110 unit, Bank Jambi sebanyak 80 unit, Bank Sulselbar sebanyak 11 unit dan Bank Jambi Syariah sebanyak 5 unit rumah.

Akhir pekan ke-3 Februari 2021 penyaluran dana FLPP per Jumat (19/2) tercatat sebanyak 443 unit dengan nilai Rp47,82 miliar atau senilai 0,28 persen dari target yang ditetapkan sebanyak 157.500 unit. Sehingga total penyaluran dana FLPP tahun 2010 – 2021 sebanyak 765.298 unit senilai Rp55,64 triliun.

PPDPP saat ini sedang menggalakkan 'Peduli Rumah Berkualitas' kepada semua pelaku pembangunan perumahan. "Kami berharap bank pelaksana komitmen untuk memastikan hal tersebut sebelum dilaksanakan akad KPR," kata Arief.

'Peduli Kualitas Rumah' sebagai bentuk tekad dari Kementerian PUPR melalui PPDPP untuk terus mengawal dan mewujudkan rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sebagai informasi, akhir 2020, PPDPP meluncurkan Sistem Pemantauan Konstruksi alias SiPetruk. Aplikasi ini Aplikasi berbasis Android yang berfungsi merekam proses Pemeriksaan Persyaratan Keselamatan, Kesehatan, Kemudahan, Kenyamanan dan Tata Bangunan sesuai dengan ketentuan.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6