Merdeka.com - Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan SDM Infrastruktur Bidang Konstruksi dan Infrastruktur KADIN Indonesia, Dandung Sri Harninto, mengingatkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tidak rakus menggarap seluruh proyek-proyek infrastruktur di dalam negeri. Sesuai dengan aturan, BUMN hanya bisa menggarap untuk proyek yang nilainya di atas Rp100 miliar.

"Sekarang ada BUMN ngerjakan proyek Rp30 miliar saya temukan kemarin, ini ada kontrak BUMN saya tanya nilainya berapa? Rp30 sekian miliar," katanya ditemui di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (14/11).

Dia pun merasa heran masih ada saja BUMN yang rakus menggarap proyek-proyek yang secara nilai kecil. Atas kejadian itu, dirinya juga mendesak seluruh kementerian lembaga terkait agar mengawasi seluruh proyek-proyek yang menjadi polemik antar BUMN dan swasta.

"Kok masih bisa lolos. Saya tidak tahu aturannya tendernya sudah lama atau gimana tapi kok ini bisa lolos. Padahal aturan menteri, BUMN hanya boleh Rp100 miliar ke atas. Tapi ada satu dua yang tidak ketangkep prosesnya," kata dia.

Dandung mengatakan apabila ini dibiarkan maka akan menghancurkan perusahaan-perusahaan swasta yang notabenya juga ingin turut andil menggarap proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

"Dari data Gapensi jumlah perusahaan kecil drop hampir 50 persen selama 4 tahun terakhir. SEharunya ketika kita membangun harus jalan bareng tapi ternyata BUMN semakin gendut dan teman-teman swasta tidak ini harus diperbaiki," jelas dia.

Melihat kondisi tersebut, dirinya meminta agar kemudian BUMN-BUMN besar segara mengubah orientasinya. Dia ingin, para BUMN tidak hanya jago kandang namun bisa melakukan ekspansi menggarap proyek-proyek di luar dari Indonesia.

"Dia kan sudah gede kemampuan gede sementara swasta kekurangan duit, defisit. (BUMN) harus mulai keluar jangan jago kandang. Kita sudah sering mendorong sudahlah BUMN sudah cukup besar. Jadi saya pikir itu harapan kami dari temen swasta kita juga tidak ingin teman-teman BUMN kita mati, kita ingin BUMN kita kuat tapi jangan jago kandang mulai bergerak keluar," tandasnya.

Holding BUMN Infrastruktur Janji Tak Ambil Proyek di Bawah Rp100 Miliar

Direktur Utama PT Hutama Karya Bintang Perbowo mengatakan, tim Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Infrastruktur sepakat tidak boleh menggarap sebuah proyek dibawah Rp100 miliar yang kerap jadi ladang garapan perusahaan daerah.

"Kalau mematikan usaha di daerah tidak. Karena sebelum Holding BUMN dibentuk, BUMN konstruksi tidak boleh mengambil proyek dibawah Rp100 miliar. Enggak ada proyek APBD yang diambil yang porsinya lebih kecil," ujar dia di Jakarta, Kamis (15/11).

Dia melanjutkan, tim Holding BUMN Infrastruktur jika sudah terbentuk nantinya akan berprioritas terhadap proyek-proyek berskala besar yang penugasannya diberikan oleh pihak pemerintah.

"Biasanya bentuk penugasan ini besar, dimana swasta tidak tertarik. Tapi jangan salah, dibawah pengerjaan itu sub kontraktor yang bekerja di sana hampir semuanya swasta setempat. Kita tidak akan mematikan usaha daerah," tegasnya.

Malahan, lanjutnya, perusahaan pelat merah yang tergabung dalam Holding BUMN Infrastruktur akan coba membimbing kontraktor lokal agar kualitas proyek yang digarap dapat terjaga mutu serta kualitasnya.

"Bahkan, kita bakal membina kontraktor swasta yang bekerjasama sebagai mitra bisnis untuk meningkatkan kualitasnya, termasuk mutu juga menjadi suatu kesatuan. Supaya yang mereka hasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan," pungkas dia.

Sebagai informasi, Holding BUMN Infrastruktur akan terdiri dari enam perusahaan, dengan PT Hutama Karya (Persero) bertindak sebagai holding, dan didukung anggota holding yaitu PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Yodya Karya (Persero) dan PT Indra Karya (Persero).

Strategi Sri Mulyani Dorong BUMN Menangkan Proyek di Luar Negeri

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawatimenginginkan semakin banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat menggarap proyek di luar negeri. Pemerintah pun sudah menyiapkan lembaga yang dapat membantu pembiayaan bagi BUMN agar mampu bersaing dengan perusahaan dari berbagai negara.

Adapun lembaga tersebut adalah Eximbank Indonesia. Eximbank Indonesia atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) seperti diketahui baru saja memberikan pembiayaan kepada PT Wijaya Karya sebesar Rp 187,7 miliar untuk menggarap pembangunan rumah subsidi di Aljazair.

"Saya harap perusahaan di Indonesia makin meningkatkan kemampuan untuk hadir di pasar internasional. Dan kita akan mendukungnya," ujar Sri Mulyani di Kantor Eximbank Indonesia, Jakarta, Rabu (27/3).

"Ini juga salah satu bentuk pelaksanaan yg disebut national interest account (NIA). Suatu misi untuk melakukan peningkatan kapasitas dari perekonomian dan industri kita untuk bisa tembus pasar internasional melalui dukungan penuh dari LPEI, baik sektor manufaktur maupun jasa," sambungnya.

Sri Mulyani mengatakan, porsi pengerjaan proyek di luar negeri menjadi salah satu jurus ampuh untuk menekan defisit neraca perdagangan. Hal tersebut seperti yang telah dilakukan BUMN dengan Aljazair.

"Terutama dengan aljazair yang di mana kita memiliki neraca pembayaran yang negatif. Neraca perdagangan, karena aljazair adalah negara pengekspor minyak dan gas termasuk yang cukup penting di dunia. Kita mengimpor dari aljazair, sehingga dengan adanya kegiatan ekspor jasa termasuk konstruksi ini akan bisa kurangi defisit transaksi perdagangan antara Indonesia dengan Aljazair," paparnya.

Lebih lanjut, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, banyak BUMN yang memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar global. Tidak hanya dari kontruksi, Indonesia juga sudah bersaing di pasar internasional melalui ekspor berbagai komoditas.

"Selain kontraktor kita juga memiliki banyak komoditas ekspor yang lain, yang sekarang sedang terus kita gerakkan dan giatkan. Seperti kemarin Dirgantara Indonesia sudah mulai melakukan ekspor ke Senegal, ekspor Inka gerbong kereta api ke Bangladesh, dan juga komoditas tradisional yang ada di indonesia. Saya harap juga LPEI merupakan instrumen yang bisa digunakan untuk makin mendiversifikasi ekspor Indonesia," tandasnya.