Pulihkan Ekonomi, Pemerintah Diminta Percepat Belanja Negara

Selasa, 28 Juli 2020 10:28 Reporter : Anisyah Al Faqir
Pulihkan Ekonomi, Pemerintah Diminta Percepat Belanja Negara pertumbuhan ekonomi. shutterstock

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad mengimbau agar pemerintah mempercepat belanja pemerintah agar ancaman resesi di kuartal III-2020 bisa segera diatasi. Mengingat, pada kuartal III akan menjadi kunci bagi upaya pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19.

"Kami mendorong ini segera cepat direalisasikan untuk menangani resesi di kuartal III tahun 2020," kata Tauhid dalam diskusi INDEF bertajuk Mempercepat Geliat Sektor Riil dalam mendukung Pemulihan Ekonomi: Peranan BUMN dalam mendukung pemulihan Ekonomi, Jakarta, Selasa (28/7).

Hal ini disadari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menilai realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional masih rendah. Program ini hingga Semester I-2020 hanya terealisasi 19 persen dari yang seharusnya.

Untuk itu, para pemangku kepentingan juga perlu bekerja sama dalam menangani dampak ekonomi akibat penyebaran virus corona. Apalagi saat ini penanganan Covid-19 dipimpin oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Dia juga mempertanyakan peran para perusahaan BUMN dalam menanggulangi dampak ekonomi. "Meski begitu Kami turut mendukung agar komite ini memberikan terobosan agar pemulihan nasional ini," singkatnya.

1 dari 1 halaman

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi belanja negara hingga semester I-2020. Di mana hingga pertengahan tahun realisasi Belanja Negara sudah mencapai Rp1.068 triliun. Angka itu setara dengan 39 persen dari target di Perpres 72/2020 yang sebesar Rp2.739 triliun.

Bendahara Negara ini mengatakan, realisasi belanja negara pada pertengahan tahun ini terbilang cukup meningkat jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di mana realisasi belanja negara pada semester I-2019 hanya Rp1.034 atau tercatat naik 3,3 persen.

Adapun realisasi belanja negara ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp668,5 triliun. Itu terdiri dari belanja Kementerian Lembaga sebesar Rp350,4 triliun dan belanja non Kementerian Lembaga sebesar Rp318,1 triliun.

Sementara untuk TKDD sendiri tercatat mencapai Rp400,4 triliun. Atau minus 0,9 persen dari periode sama tahun lalu sebesar Rp403,9 triliun. [azz]

Baca juga:
Pulihkan Ekonomi di Kuartal III, Pemerintah Hapus Batasan Penyaluran KUR
Komite Penanganan Covid-19 dan PEN Paparkan 5 Program Utama ke Jokowi
Sri Mulyani Beberkan Kriteria Agar Pemda Bisa Dapat Utang dari Pemerintah
Jokowi Minta Para Menteri dan Komite Penanganan Covid-19 Punya Sense of Crisis
Anggaran Penanganan Corona Baru Terserap 19 Persen, Jokowi Minta Ada Terobosan
Program Pemulihan Ekonomi Nasional Disarankan Fokus dari Pedesaan

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini