Merdeka.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengakui kementeriannya harus berutang dengan PT Pelni dan Damri Rp 2 miliar. Utang tersebut didapat saat proses pemulangan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke daerah asalnya masing-masing.

"Hutang Kemensos kepada PT Pelni dan Damri jumlahnya cukup besar, tagihannya itu Rp 2 miliar. Kemensos memiliki anggaran untuk memulangkan 5.000 TKI bermasalah setiap tahunnya, tetapi ternyata yang dipulangkan sampai 20.000 orang, kita terpaksa nombok," kata Khofifah di Rumah Perlindungan Trauma Center, Bambu Apus, Jakarta Timur, Jumat (26/12).

Khofifah mengaku sudah melaporkan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Khofifah pun mengatakan bahwa masalah ini juga akan disampaikan kepada pihak legislatif, dalam pengajuan APBN-P 2015 pada bulan Febuari mendatang.

"Ini sudah dilaporkan ke Presiden. Nanti juga akan di koordinasikan dengan menteri keuangan. Kita akan mengajukan juga ke DPR, dengan kepastian besarannya berapa, baru bisa diketahui bulan Febuari saat pengajuan APBN-P 2015 nanti," kata Khofifah.

Senada dengan Mensos, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Andi Zainal Abidin Dulung menegaskan, tunggakan ini disebabkan karena jumlah biaya akomodasi serta pemulangan jumlah TKI yang memang meningkat.

Dirinya pun mengeluhkan bahwa kementeriannya selalu mendapatkan dana kecil, sementara pekerjaan rumah yang harus diselesaikan itu kapasitasnya cukup besar.

"Dana inventaris penggunaan anggaran (DIPA) kita itu hanya untuk 5.000 orang, tetapi tahun ini kita bahkan memulangkan sampai 20.000 orang. Karena itu tahun depan, kami minta agar di APBN-P 2015 bisa dinaikan menjadi 10.000 orang atau bahkan sampai 50.000 orang," kata Andi.

"Dana kita hanya Rp 40 miliar setahun. Ini kementerian dikasih tugas besar tapi dananya selalu kecil, karena itu tahun depan saya berharap bisa disesuaikanlah antara kebutuhan dan alokasi anggarannya," pungkasnya.