PTSP beroperasi, 81 investor siap investasi ke sektor kehutanan

Jumat, 6 Februari 2015 17:36 Reporter : Henny Rachma Sari
PTSP beroperasi, 81 investor siap investasi ke sektor kehutanan Kepala BKPM Franky Sibarany. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani berharap adanya sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mampu memudahkan para investor asing. Salah satu sektor yang diharapkan bertumbuh ialah kehutanan.

"Perizinan sektor kehutanan yang sudah diserahkan ke kami. Kami mengudang investor untuk mengurusnya melalui PTSP Pusat di BKPM," ujar Franky saat ditemui di Kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (6/2).

Franky menambahkan, sebanyak 81 investor telah menyatakan tertarik masuk di sektor Kehutanan dan Lingkungan Hidup dalam kurun waktu 26 Januari hingga 3 Februari 2015.

"77 investor melakukan konsultasi perizinan dan 4 investor sudah mengajukan perizinan," jelasnya.

Guna mendapatkan izin investasi di sektor Kehutanan dan Lingkungan Hidup, para investor diminta untuk memenuhi beberapa persyaratan, yakni izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Izin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Tanaman (IUPHHtKHTI) selama 10 hari kerja sejak proses penerimaan di loket Front Office hingga penerbitan Surat Persetujuan Prinsip, dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan selama 90 hari kerja.

Namun, ada beberapa yang belum dilengkapi dengan SOP antara lain: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHKBK-HA), Izin Usaha Pemanfaatan Air dan Energi Air pada Hutan Lindung, dan Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi.

BKPM dan petugas penghubung seluruh Kementerian/Lembaga di PTSP Pusat saat ini sedang melakukan koordinasi untuk melengkapi SOP perizinan.

Sementara itu, Kasubdit Pemeriksaan Dokumen Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Widhi Handoyo menambahkan izin lingkungan tidak diserahkan ke PTSP Pusat karena hal tersebut menjadi kewenangan daerah.

"Izin lingkungan sudah diserahkan ke daerah dan tidak bisa lagi ditarik ke pusat. Oleh karena

itu, terkait dengan izin lingkungan, petugas penghubung Kementerian Lingkungan dan Kehutanan yang ada di PTSP Pusat hanya akan bertindak sebagai Help Desk membantu investor

yang membutuhkan konsultasi," jelas Widhi. [bim]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini