Merdeka.com - PT Kereta Api Indonesia (KAI) menandatangani kontrak pinjaman pembangunan proyek Light Trail Transit (LRT) Jabodebek dengan 12 Bank Sindikasi senilai Rp 19,25 triliun, dalam jangka waktu pembayaran 18 tahun. Rincian dari pinjaman tersebut yaitu Rp 18,1 triliun untuk kredit investasi dan Rp 1,15 triliun untuk kredit modal kerja.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengaku bahagia mengingat pembiayaan pembangunan LRT cukup rumit. "Kita semua berbahagia sudah memasuki tahap meneruskan pembangunan LRT melalui suatu program pembiayaan rumit," kata Menkeu Sri Mulyani di Hotel Kempinski, Jakarta, Jumat (29/12).

Proyek pembangunan LRT, lanjutnya, membutuhkan dana senilai Rp 29,9 triliun. Kemenkeu telah mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 7,6 triliun dan Rp 1,4 triliun dalam Penyertaan Modal Negara (PMN).

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, kontrak pinjaman tersebut merupakan yang terbesar sepanjang sejarah perkeretaapian. Ini juga merupakan suatu era baru bagi Kementerian Perhubungan, di mana proyek infrastruktur dapat dibiayai oleh swasta.

"Proyek infrastruktur yang selama ini menggunakan APBN, dapat menembus celah-celah di mana infrastruktur, khususnya perhubungan dapat didanai oleh swasta," ujarnya.

Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Panjaitan, menyambut baik penandatanganan kontrak pinjaman antara KAI dengan 12 Bank Sindikasi terkait kerja sama pembangunan proyek LRT Jabodebek.

"Ini adalah suatu kemajuan yang sangat signifikan, oleh karena baru pertama kalinya suatu proyek pemerintah bisa ditangani secara sindikasi," kata Menko Luhut.

Seperti diketahui, 12 Bank Sindikasi itu berasal dari bank Himbara, swasta nasional dan swasta asing. Antara lain Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, CIMB Niaga dan PT SMI, serta bank-bank lain yang juga bertindak sebagai kreditur dalam transaksi ini di antaranya Bank DKI, BTMU, Hana Bank, Shinhan Bank Indonesia, Bank Sumut dan Bank Mega.