Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengaku tengah kekurangan dana puluhan triliun untuk realisasi program pemerintah Jokowi-JK pembangunan 1 juta rumah tiap tahun. Kebutuhan dana untuk program ini ditaksir sekitar Rp 58 triliun.

"Kurang dananya sekitar Rp 40 triliun. Tersedia dana sekarang total ada Rp 18,9 triliun untuk memenuhi 1 juta rumah," kata Basuki, di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (20/1).

Basuki mengatakan dana yang dimiliki pemerintah berasal dari APBN sebesar Rp 8,1 triliun. Untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp 5,4 triliun, Perumnas sebesar Rp 500 miliar, dan BPJS Ketenagakerjaan Rp 2,5 triliun.

Program pembangunan 1 juta rumah itu akan dibagi 3 tipe. Termasuk, pembangunan rusun sebanyak 20.000 unit.

"Dari MBR bisa dibangun sekitar 603.000 rumah, sedangkan dari REI bisa membangun 250.000 rumah, dan dari masyarakat atau PPS itu sekitar 146.000 rumah," ujar Basuki.

Basuki menuturkan, pihaknya akan mencari dana tambahan seperti bantuan dari‎ lembaga pembiayaan semisal Sarana Multigriya Financial (SMF), International Finance Cooperation (IFC), World Bank, dan ADB. "Kita minta kontribusinya untuk bisa support program ini," katanya.