Proses Masih Lama, Sertifikasi Halal Bakal Masuk Ke RUU Cipta Kerja

Merdeka.com - Menteri Agama Fachrul Razi menilai proses sertifikasi halal dalam UU Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal masih lambat. Sehingga, dia akan memasukkan sertifikasi dan standar halal ke dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).

"Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tidak berjalan efektif karena memang pada waktu itu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) belum terbentuk, kemudian setelah terbentuk belum berfungsi," kata Fachrul dalam penandatangan Nota Kesepahaman sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil, di Kementerian Agama, Kamis (13/8).

Dia menjelaskan, proses sertifikasi dan undang-undang tersebut terlalu lama yakni 93 hari, bahkan praktiknya bisa lebih dari waktu yang telah ditetapkan, dan ada juga yang tidak selesai-selesai. "Oleh sebab itu kita sepakat untuk mengajukan ke Rancangan Undang-undang cipta kerja, tapi sebelum itu kami sudah mulai mencoba untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan undang-undang cipta kerja itu yakni memaksimalkan BPJPH," jelasnya.

Fachrul berharap meskipun kinerja BPJPH sudah dimaksimalkan, dia tetap menginginkan agar Lembaga pemeriksa kehalalan diperbanyak, tidak hanya MUI saja, melainkan ormas-ormas islam berbadan hukum, universitas-universitas yang memiliki lab, dan sucofindo, agar prosesnya Fatwa bisa lebih cepat.

"Kalau ini bisa dilaksanakan dengan baik, maka kecepatan akan berjalan seperti yang kita inginkan tapi dalam undang-undang ini masih menyebut 21 hari sebelumnya 93 hari. Alhamdulillah sudah cepat jadi 21 hari (proses sertifikasi halal)," ujarnya.

Namun, jika dibandingkan dengan negara tetangga Singapura hanya 15 hari prosesnya. Kendati begitu, ia senang prosesnya menjadi 21 hari sehingga lebih cepat dibandingkan sebelumnya 93 hari yang dinilai sangat lambat.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com