Merdeka.com - Gagasan untuk pembebasan biaya pendidikan SMA/SMK yang dikelola Pemprov Jawa Timur, mendapat sorotan pengamat. Kebutuhan anggaran diperkirakan Rp 121 miliar setiap bulan.

"Satu tahun, diperkirakan Rp 1,4 triliun," kata Andy Kurniawan, pakar kebijakan publik dan perencanaan pembangunan Universitas Brawijaya, Rabu (7/2).

Seperti diketahui, Calon Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Calon Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno telah mencanangkan agenda 'pendidikan gratis' untuk SMA/SMK se-Jawa Timur.

Komitmen itu telah ditetapkan dalam dokumen visi-misi pencalonan keduanya, yang disetor ke KPU. Berdasar UU 23/2014, Pemprov Jawa Timur diberi wewenang mengelola SMA/SMK. Sedangkan kota/kabupaten diberi wewenang mengelola pra sekolah dan pendidikan dasar: SD dan SMP.

"Saya dan Gus Ipul sudah berketetapan hati untuk menjalankan agenda pro-rakyat itu, termasuk pembebasan biaya pendidikan bagi SMA/SMK yang dikelola Pemprov Jatim," kata Puti Guntur Soekarno, Calon Wakil Gubernur, di forum Rakerdasus PDIP Jawa Timur kemarin.

Andy Kurniawan mengatakan, skema 'pendidikan gratis' itu di luar gaji guru dan pegawai lain di lingkungan pendidikan. Bagaimana caranya? "Pertama, melihat kapasitas fiskal. Tahun 2018, kekuatan belanja APBD Jawa Timur Rp 30,762 triliun," kata Andy.

Ia menambahkan, perintah konstitusi UUD 1945 dan UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mematok anggaran pendidikan 20 persen dari APBN dan APBD Jawa Timur.

Sementara, lanjutnya, tahun 2016 diperoleh data Pemprov Jawa Timur mengalokasikan 17 persen untuk pendidikan, di luar gaji guru. "Ini di bawah Sumatera Selatan yang mematok 2.0 persen," kata Andy.

Variabel kedua, jelas dia, menghitung kebutuhan biaya operasional di seluruh kota dan kabupaten. Kota Surabaya tercatat paling tinggi. Untuk satu siswa SMA Negeri dibutuhkan biaya Rp 3 juta. Untuk SMK Negeri (non teknik) Rp 3.5 juta per siswa, dan Rp 4 juta untuk SMK Negeri (teknik) per siswa. "Itu keperluan biaya per tahun ya," kata Andy.

"Sementara SPP tiap siswa SMA, per bulan, berkisar Rp 95 ribu (paling rendah) dan tertinggi 135 ribu. Kemudian SPP tiap siswa SMK non-Teknik Rp 130.000 - Rp 175.000 per bulan, dan SMK teknik Rp 170.000 - Rp 215.000,” kata Andy.

Dengan proporsi di atas, apakah kebijakan 'pendidikan gratis' bisa dijalankan Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno? Andy membuat simulasi sederhana: biaya riil (SPP dan biaya operasional) kali jumlah siswa, kemudian dikurangi bantuan BOS kali jumlah siswa.

"Jumlah siswa SMA/SMK di Jawa Timur 522.000 orang (data Dinas Pendidikan Provinsi Jatim), maka dibutuhkan anggaran Rp 121 miliar tiap bulan, atau Rp 1.4 triliun / tahun," kata Andy.

Variabel ketiga, kata dia, yaitu metode alokasi penganggaran yang realistis. "Kalau melihat APBD Jawa Timur saat ini, paling tidak harus dinaikkan anggaran pendidikan dari 1,7 persen menjadi 10 persen, atau Rp 3 triliun dari Rp 30 triliun. Ini agar 'pendidikan gratis' bisa dijalankan tanpa mengganggu kekuatan fiskal APBD Jawa Timur," kata Andy.