Program PEN Dinilai Selamatkan 5 Juta Masyarakat dari Kemiskinan
Merdeka.com - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, berkat adanya program-program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2020 akibat pandemi covid-19, sebanyak 5 juta masyarakat terselamatkan dari kemiskinan.
"Apa yang kita lakukan di 2020. Bagaimana belanja APBN itu realisasi yang sekarang sedang diaudit Rp 2.589,9 triliun dan ini defisitnya tercapai kurang lebih sesuai dengan target, kalau targetnya 6,34 persen dari PDB realisasinya sekitar 6,1 persen dari PDB," kata Febrio dalam Thee Kian Wie Lecture Series Pemulihan Ekonomi dari Pandemi Covid-19: Telaah Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi, Kamis (29/4).
Secara rinci Febrio menjelaskan, dari APBN Rp 2.589,9 triliun itu terdapat anggaran sebesar Rp 571,78 triliun yang digunakan untuk pemulihan ekonomi nasional di tahun 2020. Terdiri dari anggaran untuk Kesehatan Rp 63,5 triliun, bantuan sosial Rp 220,triliun, dukungan UMKM Rp 112,4 triliun, insentif dunia usaha Rp 56 triliun, dukungan sektoral dan Pemda Rp 66,6 triliun dan pembiayaan korporasi 60,7 triliun.
"Secara khusus maka kita bisa melihat Bagaimana program program ini sangat fokus dan sangat well targeting, contohnya adalah Bansos kita yang Rp 220 triliun itu berhasil menjaga angka kemiskinan kita tidak melonjak setinggi kalau tadinya kita tidak melakukan intervensi yang agresif," ujarnya.
Menurutnya, pemerintah berhasil menyelamatkan sekitar 5 juta masyarakat dari kemiskinan karena adanya bantuan sosial yang dilakukan secara well targeting, serta banyak stakeholder yang membantu Pemerintah untuk memastikan program-program ini terlaksana dengan baik. Di samping itu, sebelum terjadinya pandemi di APBN 2020 ekonomi itu sedang dalam trajectory untuk pertumbuhan ekonomi 2020 dikisaran 5,3 persen.
"Artinya dengan kondisi 2020 kemarin, realisasinya itu - 8,8 persen lebih rendah daripada seharusnya daripada kalau tidak ada pandemi, tetapi tentunya pandemi ini dihadapi oleh seluruh negara inilah bagaimana APBN itu telah bekerja keras di tahun 2020," jelasnya.
Febrio bercerita, di awal pandemi covid-19 tahun 2020 Pemerintah menaikkan belanja negara menjadi Rp 284 triliun meskipun pendapatan negara terkoreksi minus hingga Rp 312,8 triliun. "Pada saat ini kita melakukan kebijakan fiskal yang sangat agresif sama dengan atau mirip dengan kebijakan fiskal yang dilakukan di banyak negara," imbuhnya.
Tentunya ketika emerintah melakukan kebijakan fiskal yang sangat Counter cyclical di tahun 2020, Pemerintah melakukannya dengan sangat terukur. Pemerintah mampu melihat risiko yang harus dihadapi dengan terukur.
"Di tahun 2021 counter cyclical yang sama kita lakukan juga, akan tetapi kali ini fokusnya lebih kepada memperkuat Pemulihan ekonomi karena kita tahu bahwa 2021 jelas lebih baik daripada 2020. Tapi dalam konteks ini APBN didorong untuk melakukan perannya dalam mendukung penguatan pertumbuhan ekonomi tersebut," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Punya Program Makan Gratis, Negara Ini Malah Alami Krisis Pangan
Sektor pertanian negara itu pun mengalami penurunan produksi, karena kurangnya modal, peralatan, pupuk hingga insektisida yang dibutuhkan oleh para petani.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah Buka 1,2 Juta Kuota Program Kartu Prakerja
Sampai akhir tahun ini akan ada 19 juta peserta Kartu Prakerja sejak program ini diluncurkan pada tahun 2020.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPengusaha Curhat ke Jokowi soal Pilpres 2024 hingga Kesinambungan Program Pemerintah Selanjutnya
Pertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.
Baca SelengkapnyaBeda Program Ganjar dan Prabowo Versi Sekjen PDIP
Hasto menyebut berbagai program Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 memang lebih besar mencapai Rp 506 triliun.
Baca SelengkapnyaMenko PMK Muhadjir Pastikan Bantuan Pangan Beras Disalurkan hingga Juni 2024
Program bantuan pangan cadangan pemerintah berupa beras 10 kilogram untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM) ini awalnya disalurkan sampai Maret 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaBank Dunia Tanggapi Program Makan Siang Gratis: Anggaran Harus Direncanakan dengan Matang
Pemerintah perlu terlebih dahulu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut, kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki.
Baca Selengkapnya