Produksi Beras Tahun Ini Diklaim Melimpah, RI Masih Perlu Impor?
Merdeka.com - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan, stok beras aman sampai akhir 2022. Dia bahkan mengklaim produksi beras tahun ini jadi yang terbesar, dengan mengacu pada data milik Badan Pusat Statistik (BPS).
"Kamu lihat data BPS dong, kan kita sudah sepakat kalau semuanya menggunakan satu data milik BPS. Bahkan ini tahun lah di mana produksi beras kita terbesar, itu data BPS. Kalo enggak percaya data BPS, data siapa lagi?" sebutnya di Jakarta, Senin (28/11).
Selain data BPS, dia pun mengaku mendapat laporan dari kepala daerah bahwa stok beras mencukupi. "Saya sebagai Mentan tidak hanya menunggu laporan dari atas kan, dari bawah laporan bupati oke, laporan dari gubernur juga seperti itu," imbuhnya.
Saat ditanya soal kemungkinan impor beras seperti yang digaungkan oleh Perum Bulog, Mentan enggan menjawabnya secara spesifik. "Jangan tanya saya kalau soal itu, itu kan kebijakan. Kau kalau sudah punya baju harus beli baju lagi? Untuk apa? Kecuali kalau mau gaya," ujar dia.
Adapun mengacu pada data BPS, produksi padi di 15 provinsi pada 2022 relatif menurun bila dibandingkan dengan 2020 dan 2021. Namun, beberapa provinsi seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, dan Yogyakarta mengalami kenaikan.
Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso pun sempat menekankan urgensi melakukan impor beras dari negara lain. Pasalnya, stok cadangan beras pemerintah (CBP) per 22 November berada di kisaran 594.856 ton, jauh di bawah target yang ditugaskan, yakni 1-1,2 juta ton sampai akhir 2022.
Terlebih menurut proyeksi sampai 31 Desember 2022, stok akhir CBP yang dikelola Bulog pun diperkirakan masih jauh dari 600 ribu ton, tepatnya 399.550 ton. Pria yang kerap disapa Buwas ini pun mengaku pusing.
"Bulog ini membiayai dirinya atas produksi dirinya sendiri. Tapi, kita melaksanakan tugas negara. Saya bilang, memang ini yang pimpin di sini walaupun dirutnya S7, udah profesor doktor berkali-kali, tetap pening," ujar Buwas dalam sesi temu bersama pemimpin redaksi media, Kamis (24/11).
Menurut dia, Bulog tidak bisa mengambil keputusan sepihak untuk melakukan impor beras, karena mandat itu berada di bawah 6 menteri. "Kalau 6 menteri ini punya polanya masing-masing, dan tidak satu pada tujuannya, emang bisa kita tabrak? Enggak," tegasnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Awal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara
BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.
Baca SelengkapnyaTerungkap, Ini Alasan Pemerintah Setop Impor Jagung untuk Pakan Ternak
Arief menekankan bahwa prioritas utama pemerintah adalah mengutamakan produksi dalam negeri, terutama menjelang panen raya jagung.
Baca SelengkapnyaCukai Rokok Naik 10 Persen Mulai 1 Januari 2024, BPS: Bakal Berdampak ke Inflasi
Meski demikian, Amalia tidak menyebutkan besaran andil inflasi kenaikan cukai rokok hingga 10 persen di tahun ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Beras di Singapura Ternyata Lebih Murah dari Indonesia, Mendagri Ungkap Penyebabnya
Singapura menyandang status sebagai negara maju namun tidak bisa memproduksi bahan pangan sendiri.
Baca SelengkapnyaData BPS: Impor Beras 2023 Terbesar dalam 5 Tahun Terakhir, Didominasi Jenis Beras Patahan
Sebanyak 2,7 juta ton yang diimpor berjenis beras patahan.
Baca SelengkapnyaStok Beras Bulog 1,4 Juta Ton, Aman untuk Libur Natal dan Tahun Baru
Pemerintah melalui Bapanas menugaskan Bulog untuk melaksanakan 2 instrumen utama untuk mengantisipasi gejolak harga beras.
Baca SelengkapnyaBeras Mahal dan Langka, Bulog Klaim Sudah Salurkan Stok ke Pasar hingga Ritel Modern Sebanyak 226 Ribu Ton
Khusus di bulan Februari, Bulog sudah mengeluarkan 60 ribu ton beras.
Baca SelengkapnyaAnies-Cak Imin Bakal Siapkan Anggaran Rp150 T untuk Anak Muda agar Tertarik Bertani
Anies-Cak Imin menyiapkan anggaran Rp150 triliun bagi generasi muda untuk tertarik terjun ke sektor pertanian.
Baca SelengkapnyaPemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan
Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca Selengkapnya