Presidensi G20 Rancang Lembaga Khusus Dukung Transisi Energi

Rabu, 27 Juli 2022 16:47 Reporter : Anisyah Al Faqir
Presidensi G20 Rancang Lembaga Khusus Dukung Transisi Energi Menteri Keuangan Sri Mulyani. ©2022 BRI

Merdeka.com - Dalam rangka mitigasi dampak perubahan iklim, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Presidensi G20 di jalur keuangan tengah merancang platform atau lembaga yang bisa mendukung transisi energi. Pendanaan transisi energi sangat terbuka bagi siapa saja baik dari internal pemerintahan maupun sektor swasta.

"Indonesia menyambut semua peserta, baik itu berupa investor lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan internasional seperti ADB dan lembaga investasi regional dan pembangunan multilateral lainnya," kata Sri Mulyani Indrawati di Jakarta Convention Center, Rabu (27/7).

Pemerintah Indonesia juga mendorong SWF Indonesia, Indonesia Investment Authority (INA) untuk turut serta dalam pendanaan transisi energi. Hal ini untuk memastikan sektor swasta terutama lembaga keuangan, dapat memberikan komitmen mereka untuk pembiayaan perubahan iklim.

"Ini adalah salah satu topik yang sangat penting yang sedang dibahas dalam G20. Jalur keuangan dengan co-chair yaitu Amerika Serikat dan China," kata dia.

Dalam pembahasan pembiayaan berkelanjutan, pendanaan transisi energi harus disesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan negara. Harus ada spesialisasi dan prioritas yang perlu didukung oleh undang-undang untuk memastikan efektivitasnya.

"Itu sebabnya meskipun platform ini sebenarnya mengundang mereka sangat alami dalam hal partisipasi, tetapi efektivitas dan kredibilitasnya harus terus berlanjut. Bukannya kita tidak akan bisa memodernisasi pembiayaan, terutama untuk komitmen perubahan iklim, yang sangat-sangat mahal," tuturnya.

Sri Mulyani ingin memastikan desain platform penanganan transisi energi ini harus terjangkau. Tentunya, diukur dari kemampuan membayar masyarakat dan pelaku ekonomi serta dari sisi anggaran pemerintah.

Adapun Struktur platform yang dibuat mencakup komite pengarah yang terdiri dari berbagai kementerian, sekretariat komite pengarah, dan pengelola dana. Anggota komite pengarah akan terdiri dari para pemangku kepentingan yang memiliki wewenang dan kepentingan dalam transisi energi nasional terutama di bidang ketenagalistrikan.

"Fungsi tersebut akan memberikan arahan penetapan target serta memberikan persetujuan terkait penyediaan instrumen pembiayaan di tingkat proyek," katanya.

Sekretariat juga akan memainkan peran yang sangat penting dalam memfasilitasi pengadministrasian dan pengungkapan informasi. Manajer dana yang ditunjuk untuk platform negara ini akan bertanggung jawab untuk mengelola pertanian dan menyediakan instrumen pembiayaan. Terutama merancang instrumen menjadi proyek yang didasarkan pada arahan komite pengarah.

"Penting dalam konteks kami Indonesia bersama dengan Bank Pembangunan Asia untuk menunjukkan transaksi proyek nyata yang akan menjadi hal terbaik untuk platform negara ini. Dan ini akan dipamerkan dalam KTT G20 November mendatang," kata dia. [azz]

Baca juga:
Perkumpulan Pemasang PLTS Atap Indonesia Sambut Naiknya Permintaan Energi Terbarukan
JBIC akan Biayai Proyek Pembangunan EBT di Indonesia
Barang Milik Negara Bidang EBT Bakal Dipakai Atasi Pemanasan Global
Pemerintah Fokus Kembangkan Energi Baru Terbarukan dari Air dan Sinar Matahari
Siapkan Rp483 M, ESDM Bangun 33.476 BMN Energi Baru Terbarukan di 2022
Kementerian ESDM Siapkan Barang Milik Negara Bidang Energi Baru Terbarukan

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini