Presidensi G20 Dorong Penghapusan Utang Negara Berkembang
Merdeka.com - Presidensi G20 Indonesia mendorong penghapusan utang bagi negara berkembang dan miskin. Ini perlu dilakukan mengingat total utang mereka kini mencapai USD 12,9 miliar akibat pandemi Covid-19.
Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, Wempi Saputra menyatakan, Konferensi tingkat tinggi (KTT) G20 diharapkan segera memutuskan restrukturisasi utang ini.
"Ini untuk mempercepat pemulihan ekonomi global khususnya bagi negara miskin," kata Wempi dikutip dari keterangannya di Jakarta, Selasa (15/11).
Hingga sekarang, telah ada sekitar 48 negara miskin yang sudah mendapat keringanan penundaan pembayaran utang, namun penundaan bukan sebuah solusi karena tetap ada dan harus diselesaikan.
Oleh sebab itu, lanjutnya, Indonesia sebagai Presidensi G20 harus menjadi fasilitator bagi negara-negara miskin agar bisa mendapat solusi terhadap pembayaran utang mereka.
Wempi menegaskan Indonesia memainkan peran aktif sebagai Presidensi G20 dengan memberi dukungan penuh dan intens dalam membawa pesan penyelesaian utang ini.
Terlebih lagi, kata dia, pandemi yang berkepanjangan telah menyebabkan kontraksi perekonomian pada sejumlah negara terutama bagi negara miskin.
Tekanan Inflasi
Tekanan inflasi yang tinggi serta perlambatan ekonomi telah menyebabkan Zambia, Chad, dan Etopia, mengalami kesulitan untuk membayar utang. “Tak heran bila pemulihan ekonomi menjadi tersendat,” ujar Wempi.
Ketiga negara tersebut sedang menjalani program penyelesaian utang atau disebut common framework for debt treatment dan mereka menjadi proyek percontohan untuk penyelesaian utang bagi negara miskin. “Bila ini berhasil maka program ini bisa diberlakukan bagi negara lainnya,” kata Wempi.
Selain masalah utang, kata dia, Indonesia juga mendorong negara-negara maju untuk membantu pembangunan infrastruktur di negara miskin seperti melalui peningkatan kapasitas.
Dorongan itu dilakukan karena krisis global telah menghancurkan sendi-sendi perekonomian semua negara sehingga semakin menyulitkan mereka untuk membangun infrastrukturnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Susunan Kabinet Prabowo Belum Dibahas, TKN: Jangan Transaksional
TKN menunggu pengumuman resmi pemenang Pilpres dari KPU pada tanggal 20 Maret 2024
Baca SelengkapnyaKeuangan Masyarakat Sudah Pulih, Kadin Proyeksi Perputaran Uang Selama Lebaran Tembus Rp157,3 Triliun
Dengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Naikkan Dana Peremajaan Sawit Jadi Rp60 Juta Per Hektare
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat di Istana Negara untuk membahas sejumlah isu penting terkait kebijakan sawit di Indonesia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan
Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca SelengkapnyaTurun Tipis, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp6.087 Triliun per Oktober 2023
Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali karen hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang.
Baca SelengkapnyaMenteri 'Ujung Tombak' Jokowi Kompak Kenakan Busana Hitam saat Nyoblos, Ada Apa?
Sri Mulyani diandalkan dalam mengurus keuangan negara, Basuki menjadi tumpuan Jokowi dalam pembangunan infrastruktur.
Baca SelengkapnyaAnak-Anak Gaza Main Perosotan di Kawah Bekas Bom Israel
Anak-Anak Gaza Main Perosotan di Kawah Bekas Bom Israel
Baca SelengkapnyaJokowi: Kemitraan ASEAN–Jepang Harus Jadi Solusi Jaga Stabilitas dan Perdamaian
Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam agenda 2 Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perayaan 50 Tahun Hubungan Persahabatan dan kerja sama ASEAN-Jepang.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Kritik Jokowi: Utang Swasta dan BUMN Hampir USD200 Miliar
Menurut Hasto, jika kedua utang itu digabung, Indonesia ke depan berpotensi menghadapi masalah serius.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Terbitkan Perpres Kenaikan Tunjangan Petugas Bawaslu: Dari Rp24.930.000 jadi Rp29.085.000
Besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.
Baca Selengkapnya