Presiden Jokowi Soroti Maraknya Investasi Bodong di Tengah Pandemi
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti munculnya investasi bodong, penipuan investasi dan sejenisnya yang kian marak dalam 2 tahun terakhir. Kerangka model penipuan tersebut sangat merugikan masyarakat.
Di masa sulit seperti ini, dia meminta pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak boleh kendor karena pengawasan yang lemah akan membuka celah. Membuka peluang berbagai kejahatan yang muaranya akan merugikan masyarakat.
"Persoalan-persoalan seperti ini juga menjadi tugas kita bersama dan OJK sebagai motornya," kata Presiden Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2022 di Jakarta, Kamis (20/1).
-
Bagaimana modus korupsi Bansos Jokowi? 'Modusnya sama sebenernya dengan OTT (Juliari Batubara) itu. (Dikurangi) kualitasnya,' ucap Tessa.
-
Bagaimana modus korupsi menteri Jokowi? Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terjerat kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1.
-
Kasus korupsi apa yang dilakukan menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Kenapa menteri Jokowi korupsi? Di mana para menteri yang terjerat korupsi adalah kader partai pendukung pemerintah.
Di sisi lain, dia mengapresiasi koordinasi OJK dengan sektor jasa keuangan dan riil di tengah pandemi Covid-19. Presiden Jokowi menilai industri jasa keuangan saling mendukung dan menguatkan di masa-masa sulit.
"Jika sektor jasa keuangan hanya memikirkan keuntungan semata tanpa menggerakkan sektor riil akan berpotensi memunculkan skema ponzi," ungkap Presiden Jokowi.
Kepala negara ini mengatakan, tanpa sektor jasa keuangan yang baik, perekonomian nasional tidak akan berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Begitu juga sebaliknya, sektor jasa keuangan tidak bisa kuat jika tidak didukung dengan pergerakan sektor riil.
Jokowi Minta OJK Permudah Akses Permodalan untuk UMKM dan Koperasi
Selain itu, Presiden Jokowi juga menyoroti sektor UMKM yang terdampak pandemi dalam 2 tahun terakhir. Dia menyebut sebagian besar pelaku usaha belum mendapatkan porsi kredit yang sesuai.
Dia memperkirakan baru 20 persen pelaku usaha yang mendapatkan akses pembiayaan. Padahal target pemerintah di tahun 2024 lebih besar lagi.
"Target kita di 2024 bisa mencapai 30 persen untuk porsi UMKM," kata dia.
Untuk mencapai target tersebut pun tidak bisa menunggu di tempat. Seharusnya OJK bisa jemput bola atau melakukan berbagai terobosan. Dia tak mau lagi mendengar keluhan dari masyarakat yang mengaku sulit mendapatkan akses pembiayaan.
"Tidak boleh ada lagi cerita misalnya akses kredit yang sulit, akses pembiayaan di sektor informal yang sulit," katanya.
Baik UMKM maupun koperasi tidak boleh ada lagi yang kesulitan akses permodalan. Aksesnya harus dipermudah dan dipercepat sehingga memberikan peluang lebih besar bagi generasi muda yang memulai usaha. Termasuk UMKM untuk mengembangkan usaha dan memperbesar skala usahanya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk mewaspadai praktik pencucian uang melalui kripto maupun aset virtual lain.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi sebut hampir setengah penduduk Indonesia rentan jadi korban kejahatan dan penipuan digital.
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan bahwa judi bukan hanya mempertaruhkan uang, namun juga masa depan diri sendiri, keluarga, dan anak.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta masyarakat agar menggunakan uang yang dimiliki untuk modal usaha atau ditabung.
Baca SelengkapnyaPara pelaku usaha mengeluh ke Jokowi soal makin keringnya perputaran uang.
Baca SelengkapnyaAngga mengungkapkan, ia dipanggil untuk membahas masalah judi online (judol)
Baca SelengkapnyaUntuk mewaspadai investasi ilegal, masyarakat perlu mengenali karakter dan modus investasi ilegal.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaHitungan sementara KPK, nilai kerugian negara akibat korupsi Bansos Presiden Jokowi naik dua kali lipat menjadi Rp250 miliar.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, saat ini korupsi semakin canggih dan kompleks, serta menggunakan teknologi mutakhir.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, pelaku TPPU kerap memiliki cara-cara baru memanfaatkan teknologi terkini.
Baca SelengkapnyaSaat ini banyak tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan sangat besar.
Baca Selengkapnya