Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Presiden Jokowi soal OTT di DJP: Kalau ada lagi digebuk lagi

Presiden Jokowi soal OTT di DJP: Kalau ada lagi digebuk lagi jokowi di Korpaskhas. ©2016 merdeka.com/andrian salam wiyono

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengatakan kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan pejabat di beberapa kementerian tidak akan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Namun, dia tetap meminta agar kejadian tersebut tidak akan terulang lagi.

"Biasa dalam sebuah organisasi besar, seperti Direktorat Jenderal Pajak, di sana ada berapa ribu pegawai, satu yang seperti itu yang penting dibekuk. Sudah. Jangan ada yang main-main lagi. Kalau ada yang main lagi digebuk lagi," kata Presiden Jokowi di Jakarta, Kamis (24/11).

Dia menambahkan, untuk membuktikan kepercayaan masyarakat tidak akan terpengaruh, salah satunya dalam membayar pajak, pemerintah akan kembali mengadakan sosialisasi program pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di beberapa daerah.

"Nanti, hari Jumat kita akan mulai lagi di Makassar. Muter lagi ke Balikpapan, Jakarta, dan diulang lagi. Pertengahan bulan ini kita harus gencar lagi sampai nanti pertengahan Desember," imbuhnya.

Dia berharap dengan langkah tersebut, pemasukan negara dari perpajakan akan terus meningkat. Jokowi juga berharap agar keberhasilan Tax Amnesty di periode 1 bisa kembali diraih di periode 2 dan 3.

"Repatriasi kan masih kecil. Nah kalau ada arus uang masuk ada capital inflow yang akan menambah perputaran uang di dalam negeri," pungkasnya.

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Tekan Aturan Percepatan Transformasi Digital, Begini Isinya

Jokowi Tekan Aturan Percepatan Transformasi Digital, Begini Isinya

Pertimbangan penerbitan perpres itu untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik berkualitas dan terpercaya.

Baca Selengkapnya
Muncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen

Muncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen

Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Baca Selengkapnya
Reaksi Santai Ganjar Jika Jokowi Turun Gunung Kampanye

Reaksi Santai Ganjar Jika Jokowi Turun Gunung Kampanye

Jokowi sebelumnya mengatakan seorang presiden dan wakil presiden diperbolehkan berkampanye sesuai undang-undang.

Baca Selengkapnya