Presiden Jokowi perintahkan seluruh instansi mengacu pada data BPS soal pangan
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah akan mengacu data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dengan stok dan panen beras. Dengan demikian, tidak ada lagi polemik akibat perbedaan data terkait komoditas pangan tersebut.
Dia menyatakan, sejak lama data yang ada terkait beras memang tidak akurat. Oleh sebab itu, BPS telah diminta untuk memperbaiki datanya sehingga tidak lagi terjadi kerancuan.
"Data beras kan sudah disampaikan oleh BPS. Itu sudah sejak 1997, itu memang tidak benar datanya," ujar dia di ICE BSD, Tangerang, Rabu (24/10).
Dengan upaya perbaikan data yang dilakukan BPS, Presiden Jokowi menyatakan pemerintah akan menjadikan data tersebut sebagai acuan. Dia memerintahkan semua instansi pemerintah berpegang pada data tersebut agar tidak lagi ada perbedaan.
"Ini kita sudah setahun yang lalu BPS menyampaikan ke kita, dan ini yang kita mau betulkan yaudah pakai itu. (Pakai data BPS) Ya iya dong, semua pakai, semua kementerian," tandas dia.
Reporter: Septian DenySumber: Liputan6.com
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi menyampaikan kenaikan jumlah penerima bantuan untuk alokasi mulai awal tahun 2024 sebesar 8% dari data penerima sebelumnya.
Baca SelengkapnyaPenyaluran perdana Bantuan Pangan Beras 2024 ini diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPresiden menyampaikan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas pemerintah saat ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Joko Widodo ungkap alasan dibalik pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaWajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaMenurut Anies, jawaban data itu sebetulnya simpel dan sederhana. Tinggal dibuka saja data yang bisa dibuka atau tidak bisa dibuka ke publik.
Baca SelengkapnyaPresiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.
Baca SelengkapnyaPenghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca Selengkapnya