Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Presiden Jokowi Perintahkan Bansos PPKM Darurat Cair Minggu ini

Presiden Jokowi Perintahkan Bansos PPKM Darurat Cair Minggu ini Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. ©2020 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan jajarannya untuk melakukan pencairan bantuan sosial (bansos) pemerintah mulai pekan ini. Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menjelaskan hasil Sidang Kabinet Paripurna, Senin (5/7).

"Ini tadi instruksi bapak Presiden agar untuk dilakukan akselerasi pembayarannya minggu ini," ujar Menteri Sri Mulyani.

Pencairan utamanya dilakukan untuk program keluarga harapan (PKH) yang ditargetkan mencapai 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

PKH akan dilakukan percepatan penyaluran pada kuartal II Juli 2021. Sehingga akan ada realisasi kuartal II Rp 13,96 triliun untuk 9,9 juta KPM.

Lalu kartu sembako untuk 18,8 juta KPM senilai Rp 200 ribu per bulan. Sri Mulyani mengatakan, saat ini target penyaluran kartu sembako baru 15,9 kita KPM. Presiden Jokowi disebutnya telah meminta dicairkan pada pekan ini, dan sekarang sedang dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos).

"Kartu sembako yang sekarang targetnya 15,93 juta bisa dinaikkan lagi targetnya ke 18,8 juta. Dan bantuan tunai untuk 10 juta KPM selama 2 bulan akan dibayarkan pada Juli ini," kata Menteri Sri Mulyani.

Demikian juga untuk bantuan langsung tunai (BLT) Desa senilai Rp 300 ribu, yang sekarang ini baru mencapai 5 juta KPM bisa dinaikkan sesuai pagu di 8,8 juta target KPM.

"BLT Desa, target 8 juta, sekarang baru 5 juta dan ini bisa diakselerasi pada Juli," tukas Menteri Sri Mulyani.

Pemerintah Realokasi Rp 26,2 T untuk Penanganan dan Bansos Covid-19

Pemerintah kembali melakukan realokasi anggaran kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp26,2 triliun untuk penanganan Covid-19 maupun bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat. Realokasi ini akan digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi hingga perawatan pasien Covid-19.

"Anggaran ini kemudian dipakai untuk biayai berbagai belanja di K/L untuk penanganan covid baik untuk vaksinasi, testing, tracing, atau untuk biaya perawatan pasien serta nakes," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam video conference di Jakarta, Senin (5/7).

Bendahara Negara itu menambahkan, realokasi anggaran ini tidak akan mengganggu belanja K/L untuk tahun ini. Menurut dia, belanja K/L seperti belanja operasional, belanja pegawai, belanja kontrak multiyears, serta belanja pemulihan ekonomi sudah diamankan.

"Yang terkena adalah belanja-belanja seperti honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa, bantuan pembangunan gedung, pengadaan kendaraan, anggaran kegiatan yang belum dikontrakkan yang tidak mungkin akan selesai tahun ini," jelas dia.

Selain anggaran K/L tadi, pemerintah juga akan menggunakan dana sebesar Rp6 triliun dari anggaran transfer ke daerah dan dana desa. Anggaran ini akan diprioritaskan untuk belanja penanganan covid dan pemulihan ekonomi.

"Bapak Presiden dan Wakil Presiden instruksikan agar prioritas ini dipertajam sehingga kita tetap bisa membantu seluruh masyarakat, terutama sektor kesehatan dan masyarakat dalam menghadapi covid yang sedang melonjak sehingga diperlukan PPKM Darurat," pungkasnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Presiden Jokowi Cek Stok Beras di Gudang Bulog Cibitung dan Serahkan Bantuan Pangan

Presiden Jokowi Cek Stok Beras di Gudang Bulog Cibitung dan Serahkan Bantuan Pangan

Presiden menyampaikan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas pemerintah saat ini.

Baca Selengkapnya
Jokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat

Jokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat

Bahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bakal Tambah Bantuan Beras ke Warga Prasejahtera Hingga Juni 2024 jika APBN Cukup

Jokowi Bakal Tambah Bantuan Beras ke Warga Prasejahtera Hingga Juni 2024 jika APBN Cukup

Jokowi menyerahkan bantuan pangan cadangan pangan pemerintah (CBP) kepada sejumlah penerima manfaat.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Serahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan

Serahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan

Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.

Baca Selengkapnya
Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Nilai Jokowi Boleh Bagikan Bansos, Kecuali Ajak Memilih Paslon

Bawaslu Nilai Jokowi Boleh Bagikan Bansos, Kecuali Ajak Memilih Paslon

Bawaslu sedang berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial saat kontestasi pemilu.

Baca Selengkapnya
Jawaban Presiden Jokowi soal Tudingan Politisasi Bansos

Jawaban Presiden Jokowi soal Tudingan Politisasi Bansos

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tudingan bantuan sosial (bansos) dipolitisasi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan

Jokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan

Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.

Baca Selengkapnya
Bulog Bersama Presiden Jokowi dan Bapanas Luncurkan Bantuan Pangan 2024

Bulog Bersama Presiden Jokowi dan Bapanas Luncurkan Bantuan Pangan 2024

Penyaluran perdana Bantuan Pangan Beras 2024 ini diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya