Merdeka > Ekonomi

Presiden Jokowi: Pemerintah Terus Kejar Aset Obligor BLBI

Selasa, 7 Februari 2023 18:07 Reporter : Merdeka
Presiden Jokowi: Pemerintah Terus Kejar Aset Obligor BLBI Presiden Jokowi. istimewa ©2023 Merdeka.com

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bawha negara akan terus melakukan pengejaran dan penyitaan terhadap aset-aset obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang tidak kooperatif.

Pengejaran aset tidak hanya dilakukan terhadap obligor BLBI, melainkan juga terhadap kasus mega korupsi lainnya, seperti kasus Asabri dan Jiwasraya.

"Dalam hal penindakan pemerintah antara lain telah dan akan terus melakukan pengejaran dan penyitaan terhadap aset-aset obligor BLBI yang tidak kooperatif. Aparat penegak hukum telah melakukan penindakan tegas terhadap sejumlah kasus Mega korupsi seperti kasus Asabri dan Jiwasraya," kata Jokowi Keterangan Pers Presiden RI, Istana Merdeka, Selasa (7/2).

Hal serupa juga akan dilakukan untuk kasus-kasus yang lainnya. Untuk itu, Jokowi mengingatkan kembali kepada aparat penegak hukum untuk memproses tindakan tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih.

"Pemerintah tidak campur tangan penegakan hukum dan aparat penegak hukum harus profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku," ujarnya.

Jokowi menegaskan, komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut, upaya pencegahan juga terus dilakukan dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Pemerintah terus mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, perizinan online single submission dan pengadaan barang dan jasa melalui e-catalog.

2 dari 2 halaman

Di samping itu, Pemerintah juga mengikuti secara cermat beberapa survei bahan masukan untuk perbaikan antara lain indeks demokrasi Indonesia, indeks persepsi korupsi, indeks negara hukum, Global competitiveness index dan lain-lainnya.

"Indeks persepsi korupsi yang diterbitkan beberapa hari yang lalu menjadi masukan bagi pemerintah, dan juga bagi aparat penegak hukum untuk memperbaiki diri," ungkapnya.

Oleh karena itu, Jokowi mengingatkan kembali kepada seluruh jajaran pemerintahan di pusat dan di daerah untuk terus memperbaiki sistem administrasi pemerintahan, dan sistem pelayanan publik yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

"Saya juga Ingatkan kembali kepada jajaran aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya tanpa pandang bulu dan tidak tebang pilih," ujarnya.

Jokowi pun mendorong agar Rancangan Undang-Undang tentang perampasan aset dalam tindak pidana dapat segera diundangkan, dan RUU pembatasan transaksi uang kartal segera dimulai pembahasannya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com [idr]

Baca juga:
IPK Turun, Jokowi Minta Penegak Hukum Tak Tebang Pilih Tangani Kasus
Kemenkeu: Lelang Aset BLBI Belum Laku
Kejagung Lelang Aset Kasus Jiwasraya dan BLBI, dari Apartemen hingga Tanah
CEK FAKTA: Hoaks Video KPK Resmi Miskinkan Menteri Keuangan Sri Mulyani
KPK Sentil Eks Kasau: Wapres ke-11 Boediono Tunjukkan Sikap Teladan jadi Saksi BLBI
Sitaan 7 Aset BLBI Diganti Jadi Atas Nama Pemerintah

KPK Sentil Eks Kasau: Wapres ke-11 Boediono Tunjukkan Sikap Teladan jadi Saksi BLBI
KPK Sentil Eks Kasau: Wapres ke-11 Boediono Tunjukkan Sikap Teladan jadi Saksi BLBI
Sitaan 7 Aset BLBI Diganti Jadi Atas Nama Pemerintah
Sitaan 7 Aset BLBI Diganti Jadi Atas Nama Pemerintah
Langkah Pemerintah saat Aset Obligor BLBI Tak Laku Dijual
Langkah Pemerintah saat Aset Obligor BLBI Tak Laku Dijual
Kawasan Puncak Belum Punya Pemakaman Umum, Pemkab Bogor Minta Lahan dari Satgas BLBI
Kawasan Puncak Belum Punya Pemakaman Umum, Pemkab Bogor Minta Lahan dari Satgas BLBI
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Kasus BLBI
  3. Presiden Jokowi
  4. Kasus Korupsi
  5. Viral Hari Ini
  6. Jakarta
  7. Joko Widodo
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

logo

Selengkapnya »
arrow
arrow
image

Menuju Pilpres 2024: Berita Terkini Capres, Koalisi Partai dan Jadwal Kampanye
image

Tips Mudah Bikin Perjalanan Mudik Anda Lebih Nyaman
image

Buruh Sakit Boleh di PHK? Simak Ketentuannya di UU Cipta Kerja
image

UU Cipta Kerja Bolehkan Perusahaan Pecat Karyawan yang Bolos 5 Hari Berturut-turut

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Hot Issue

Opini

Rekomendasi