Presiden Jokowi Harap Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Picu Produktivitas
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengharapkan realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya untuk program perlindungan sosial, dapat meringankan beban masyarakat berkemampuan ekonomi bawah, dan selanjutnya dapat memicu produktivitas. Pemerintah menggelontorkan dana sebanyak Rp293 triliun untuk klaster perlindungan sosial dengan sasaran masyarakat lapisan ekonomi bawah.
“Realisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) ini terutama perlindungan sosial, kita harapkan bisa membantu masyarakat dan memicu produktivitas masyarakat,” kata Presiden Jokowi dikutip Antara, Sabtu (26/9).
Anggaran klaster perlindungan sosial itu direalisasikan dalam berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), program sembako, bantuan sosial (bansos) tunai, Kartu Pra-Kerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Banpres Produktif UMKM, Subsidi Gaji, dan Diskon Listrik.
Hingga 23 September 2020, Presiden Jokowi menjelaskan rincian realisasi dari anggaran klaster perlindungan sosial yaitu Program Keluarga Harapan telah tersalurkan Rp29,138 triliun kepada 10 juta penerima manfaat dan Program Sembako telah tersalurkan Rp30,978 triliun kepada 19,41 juta penerima manfaat.
Kemudian, Program Sembako Jabodetabek telah tersalurkan Rp4,407 triliun kepada 1,9 juta penerima manfaat dan Program Bansos Tunai Non-Jabodetabek telah tersalurkan Rp24,787 triliun kepada 9,18 juta penerima manfaat.
Selanjutnya, Program Kartu Pra Kerja telah tersalurkan Rp16,617 triliun kepada 4,86 juta penerima manfaat dan Program BLT Dana Desa telah tersalurkan Rp11,73 triliun kepada 7,55 juta penerima manfaat.
Selain itu, Program Banpres Produktif dan Banpres Modal Kerja untuk UMKM telah tersalurkan Rp14,183 triliun dan sudah diterimakan kepada 5,9 juta penerima, Program Subsidi Gaji telah tersalurkan Rp10,8 triliun kepada 9 juta penerima manfaat dan Program Diskon Listrik telah tersalurkan Rp3,455 triliun kepada 31,4 juta penerima manfaat.
"Program ini untuk meringankan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19," tandas Presiden Jokowi.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pengusaha Curhat ke Jokowi soal Pilpres 2024 hingga Kesinambungan Program Pemerintah Selanjutnya
Pertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.
Baca SelengkapnyaJokowi Kucurkan Bantuan Pangan: Hampir Semua Negara Gagal Panen, Harga Beras Naik
Jokowi selalu menekankan kepada para petani agar meningkatkan produktivitas padi.
Baca SelengkapnyaBertemu Presiden JAPINDA, Jokowi Apresiasi Bantuan Promosi Kerja Sama Ekonomi
Jokowi berharap JAPINDA dapat terus mendukung peningkatan investasi dan alih teknologi di sektor ekonomi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Curhat Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, tapi Kalau Beras Naik Saya Dimarahi Ibu-Ibu
Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk 270 juta penduduk Indonesia bukan hal yang mudah.
Baca SelengkapnyaJokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen
Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaTinjau Gudang Bulog Pematang Kandis, Jokowi Pastikan Stok Beras Aman
Tinjau Gudang Bulog Pematang Kandis, Jokowi Pastikan Stok Beras Aman
Baca SelengkapnyaJokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan
Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaKeberlanjutan Program Bantuan Pangan, Jokowi Tunggu Sampai Juni: Kita Lihat Ada Anggaran Enggak
Ayu, salah seorang penerima bantuan, mengaku bersyukur atas bantuan pangan yang diberikan pemerintah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Cek Stok Beras di Gudang Bulog Cibitung dan Serahkan Bantuan Pangan
Presiden menyampaikan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas pemerintah saat ini.
Baca Selengkapnya