Presiden Jokowi Diminta Membuat Peta Potensi Investasi Indonesia

Kamis, 20 Februari 2020 13:50 Reporter : Dwi Aditya Putra
Presiden Jokowi Diminta Membuat Peta Potensi Investasi Indonesia Jokowi di Gunung Merapi. ©2020 Liputan6.com/Lizsa Egeham

Merdeka.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menggagas pembuatan satu peta investasi di Indonesia. Sebab, selama ini pihaknya merasa sulit untuk mempromosikan beberapa daerah yang dianggap berpotensi untuk datangkan investasi.

"Selama ini kita promosikan investasi tapi tidak punya peta. Peta identifikasi, inventarisasi sumber sumber daya alam apa yang akan kita promosikan," kata dia dalam acara Rakornas Investasi 2020 di Jakarta, Kamis (20/2).

Bahlil mengatakan, jika ada satu peta di mana di dalamnya terdapat daerah-daerah yang berpotensi untuk dikembangkan dan diinvestasikan, maka tidak akan sulit mengundang investor. Mengingat, lebih gampang dalam mempromosikan atau menawarkannya.

"Mohon arahan Pak Presiden, Menkeu (Sri Mulyani) bisa kah kita buat program agar kemudian kita melakukan marketing ke negara lain tidak seperti mengarang bebas," kata dia.

Menurut Mantan Ketua Hipmi itu, selama ini dalam menarik investor kebanyakan terlalu mengarang bebas. Dengan anggapan, Indonesia kekayaanya melimpah ditambah dengan penduduk terbesar yang mencapai 270 juta.

"Tapi begitu ditanya tambangnya di mana, izinnya di mana, tidak punya kita. Jadi berbeda dengan kita dulu pengusaha membawa proposal lengkap. Ini kita tidak punya pak presiden. Jadi mohon sebelum kita diketawain sama Korea, sama Malaysia kalau bisa mohon arahan bapak untuk bisa kita adakan pak (peta potensi investasi)," tandas dia.

1 dari 1 halaman

BKPM Kini Bertanggung Jawab Langsung ke Presiden

bertanggung jawab langsung ke presiden

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani peraturan presiden Republik Indonesia nomor 24 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 90 tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Lewat Perpres ini Jokowi resmi mengubah status BKPM menjadi lembaga di bawah pemerintah.

"BKPM itu dulu lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) sekarang dengan perpres yang baru, baru tiga minggu keluar sekarang BKPM sudah menjadi LPNK tapi menjadi lembaga pemerintah yang di bawah dan bertanggung jawab langsung ke presiden," kata Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia di Jakarta, Rabu (19/2).

Bahlil menambahkan, lewat perpres ini dirinya juga berhak memiliki lima orang staf ahli dan lima orang staf khusus. Keduanya akan bertugas membantu memberikan saran dan pertimbangan kepada dirinya sesuai penugasan.

"Jadi BKPM itu sudah sama dengan BKPM di Singapura, Vietnam, dan Thailand. Karena itu dikasih staf khusus 5 dan staf ahli 5. Dengan kata lain bapak ibu tidak perlu ragu lagi tentang kelembagaan BKPM sudah sama ini barang, tinggal bagaimana kalian bisa bekerja baik untuk memberikan penguatan terbaik bagi bangsa dan negara." Jelas Bahlil.

[bim]

Baca juga:
Di Depan Jokowi, Bahlil Banggakan Realisasi Investasi 2019 yang Lewati Target
Presiden Jokowi Restui Dana Alokasi Khusus Digunakan Bangun PTSP Daerah
Menko Luhut Soal Omnibus Law: Pemerintah Sangat Berkepentingan Melindungi Buruh
Bahlil Curhat BKPM Dulu Seperti Kantor Pos, Tertinggal dari Vietnam & Thailand
Bos BKPM Heran Masih Ada Kepala Daerah yang Belum Serahkan Izin Investasi ke PMPTSP
Ekonomi RI Tak Bisa Hanya Mengandalkan Ekspor dan Belanja Pemerintah

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini