Praktik Diskon Harga Rokok Diminta Direvisi, Ini Sebabnya
Merdeka.com - Diskon rokok yang kian marak menjadi salah satu perhatian utama di hari tanpa tembakau sedunia yang jatuh pada 31 Mei 2019. Regulasi yang membolehkan adanya potongan harga jual di pasaran itu diminta untuk direvisi.
"Konsumsi dan prevalensi perokok naik. Dalam jangka pendek tidak begitu kelihatan. Tapi jangka panjang negeri ini babak belur," ucap Dewan Pakar Komite Nasional Pengendalian Tembakau, Hasbullah Thabrany di Jakarta.
Dia menyarankan agar praktik diskon harga rokok dicabut. Bukan sekadar pertimbangan aspek pengendalian konsumsi tapi sekaligus sebagai pembuktian konsistensi program pemerintah.
"(Diskon harga rokok) tidak sesuai dengan program Nawacita Jilid Dua, sisi pembangunan manusia yang bagus. Produktivitas dan kualitas SDM. Pak Jokowi mesti tahu ini," tuturnya.
Hasbullah menilai, lahirnya aturan yang melegalkan penjualan harga rokok di bawah harga banderol yang tertera dalam pita cukai sebagai kesalahan. Terutama kesalahan dalam memaknai filosofi cukai.
"Itulah memang dari dulu saya mengamati sebagian besar ada orang yang di Kemenkeu (Kementerian Keuangan) khususnya di (Dirjen) Cukai memang tidak peduli dengan filosofi cukai. Filosofi cukai kan pengendalian konsumsi," Hasbullah memaparkan.
Pada praktiknya, mindset yang terbangun dan dijalankan regulator menurutnya adalah mindset revenue. Terjebak pada keuntungan finansial semata.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 156 tahun 2018 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Dirjen Bea Cukai nomor Per-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau membolehkan Harga Transaksi Pasar (HTP) setara 85 persen dari HJE.
Dalam aturan itu, menjual rokok dengan harga di bawah 85 persen banderol pun masih tidak melanggar peraturan asalkan tidak lebih dari 40 kota atau area yang disurvei oleh kantor Bea Cukai.
Hasbullah menyayangkan hal tersebut. "Salah satu komponen untuk mengendalikan konsumsi adalah menaikkan harga jual. Harga akan turunkan prevalensi. Itu sudah dibuktikan banyak negara," imbuhnya.
Memanfaatkan momentum hari tanpa tembakau sedunia, Hasbullah berharap, peraturan dimaksud diperbaiki. "Dibuat lebih rasional dan bermoral. Jangan terkesan akal-akalan. Kenapa dia akal-akalan begitu? Harganya seolah dinaikkan supaya mahal tetapi boleh jual lebih murah dari harga yang dicantumkan."
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi
Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.
Baca SelengkapnyaDirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu
Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sudah Kena Kenaikan Cukai, Pengusaha Ingin Pajak Rokok Elektrik Ditunda Hingga 2026
Pelaku usaha mendesak Kementerian Keuangan menunda pelaksanaan pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik.
Baca SelengkapnyaCukai Rokok Naik 10 Persen Mulai 1 Januari 2024, BPS: Bakal Berdampak ke Inflasi
Meski demikian, Amalia tidak menyebutkan besaran andil inflasi kenaikan cukai rokok hingga 10 persen di tahun ini.
Baca SelengkapnyaKemenkeu Tarik Pajak Rokok Elektrik Mulai 1 Januari 2024, Ini Aturan Resminya
Tujuan diterbitkannya PMK tersebut yaitu sebagai upaya mengendalikan konsumsi rokok oleh masyarakat.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana akan Tarik Pajak Rokok Elektrik, Pengusaha Beri Tanggapan Begini
Dampak berlakunya pajak rokok untuk rokok elektrik sifatnya sangat membebani.
Baca SelengkapnyaDirut Bulog Tegaskan Pemerintah Tidak Akan Ubah HET Meski Harga Beras Mahal dan Langka
Meskipun harga beras saat ini mahal dan langka, Pemerintah tidak akan mengubah Harga Eceran Tertinggi (HET).
Baca SelengkapnyaHore, Diskon Pajak Pembelian Rumah Harga Maksimal Rp5 MIliar Diperpanjang Sampai Akhir 2024
PPN DTP diberikan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) maksimal Rp2 miliar yang merupakan bagian dari harga jual paling banyak Rp5 miliar.
Baca Selengkapnya