Merdeka.com - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah tidak menyerah total kepada bangsa asing. Ini menanggapi pernyataan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto yang mengkritisi kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia jilid 16.

"Sama sekali tidak. Itu tidak benar karena ini bicaranya masalah investasi," kata Airlangga di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/11).

Dia menuturkan saat ini ketergantungan terhadap impor cukup tinggi. Oleh karena itu, pemerintah mendorong industrialisasi substitusi impor. Industrialisasi substitusi impor merupakan kebijakan perdagangan dan ekonomi yang mendukung penggantian barang impor asing dengan barang produksi dalam negeri.

"Justru kita akan dorong melakukan substitusi impor. Dengan substitusi kemampuan industri dalam negeri meningkat dan ketergantungan terhadap barang impor meningkat," jelasnya.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan paket kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia jilid 16 memberi peluang besar pada pihak asing untuk masuk dan menguasai 28 sektor industri dalam negeri.

Dia menganggap, pemerintah Indonesia telah melanggar Pasal 33 Ayat 2 UUD 1945. Pasal tersebut menyebutkan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Menurutnya, sekarang ini nyatanya banyak pelabuhan yang dikuasai oleh asing. Bandara militer pun dikuasai oleh swasta. "Itu adalah objek-objek vital kita untuk hajat hidup rakyat Indonesia dan harus dikuasai oleh negara, ini di mana kedaulatan kita sebagai bangsa dan negara. Negara kita telah tergadaikan," papar Prabowo.

Prabowo juga menganggap kebijakan ini adalah wujud Indonesia menyerah total kepada bangsa asing. Menurutnya, paket kebijakan ini justru akan membuat rakyat menjadi sulit hidup sejahtera.

Sebab, rakyat jadi harus bersaing dengan pengusaha-pengusaha asing yang memiliki modal sangat besar.

Sistem kapitalisme juga dianggapnya tidak memberikan peluang pada rakyat kecil yang tidak memiliki modal untuk dapat sukses mengembangkan usahanya.

"Jadi artinya rakyat kita, anak-anak kita emak-emak gak boleh jadi kaya, gak boleh jadi makmur. Gak mungkin, dan kita harus mengakui bahwa sistem kapitalisme tidak memberikan peluang kepada rakyat kecil, dan tidak mungkin seorang pengusaha bisa berhasil kalau tidak dibantu oleh pemerintah," jelasnya.